Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman meski nilainya telah melampaui Rp8.000 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu pekan ini sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait membengkaknya nominal kewajiban negara.
Menurut Purbaya, besaran utang tidak sepatutnya dinilai hanya dari angka nominal semata. Ukuran yang lebih tepat untuk mengukur beban fiskal ialah perbandingan antara nilai utang dengan produk domestik bruto (PDB). Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa.
Kementerian Keuangan mencatat rasio utang saat ini berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Angka ini masih jauh di bawah ambang batas maksimal 60 persen yang ditetapkan dalam standar internasional Maastricht Treaty. Purbaya menekankan bahwa batas 60 persen merupakan acuan fiskal yang wajib dijaga agar negara tidak terjebak dalam krisis solvabilitas.
Kenaikan nominal utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang tak lepas dari kebutuhan belanja negara yang ekspansif. Pandemi, subsidi energi, serta program infrastruktur menjadi pendorong utama penambahan surat berharga negara. Masyarakat kerap terkejut melihat angka Rp8.000 triliun, namun tanpa konteks PDB, angka tersebut rawan disalahpahami.
Purbaya membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Amerika Serikat mencatat rasio di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mendekati 275 persen. Perbandingan itu menunjukkan bahwa utang besar tidak selalu berarti negara berada dalam kondisi kritis apabila didukung oleh kapasitas ekonomi yang kuat.
Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Purbaya menilai penilaian tersebut menjadi validasi atas kredibilitas fiskal Tanah Air. Apabila kemampuan bayar diragukan, lembaga pemeringkat biasanya lebih dulu menurunkan prospek atau peringkat, bukan sebaliknya.
Bagi masyarakat Indonesia, isu utang pemerintah berimplikasi langsung pada biaya pinjaman dan alokasi anggaran pembangunan. Rasio yang terjaga membuat bunga utang tidak melonjak liar sehingga ruang fiskal untuk program sosial dan infrastruktur tetap terjaga. Di sisi lain, investor asing memperoleh sinyal stabilitas yang penting untuk masuk ke pasar surat utang domestik.
Meski demikian, sejumlah ekonom terus mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan pada surat utang. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk rencana penerbitan Panda Bonds senilai 1 miliar dolar AS, dipandang sebagai langkah untuk memperluas basis investor. Langkah ini juga diharapkan menekan biaya utang jangka panjang.
Purbaya menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia. "Kalau kita dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade," ujarnya merujuk pada mekanisme pemeringkat global. Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi bahwa posisi utang sudah pada tahap mengkhawatirkan.
Bank Indonesia sebelumnya melaporkan posisi utang Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS. Angka tersebut mencakup utang pemerintah dan swasta, sehingga perlu dibedah lebih rinci agar publik tidak mencampuradukkan kewajiban negara dengan korporasi.
Ke depan, pemerintah dituntut menjaga disiplin fiskal agar rasio utang tidak mendekati batas 60 persen. Pertumbuhan PDB yang stabil menjadi kunci agar beban utang relatif mengecil dari sisi persentase. Apabila ekonomi tumbuh optimal, ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk akselerasi pembangunan tanpa memicu risiko krisis.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa penerbitan instrumen utang luar negeri seperti Panda Bonds akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Di saat yang sama, kredibilitas fiskal harus terus dijaga supaya biaya utang tetap kompetitif. Stabilitas peringkat investasi menjadi prasyarat bagi arus modal masuk yang dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.