Kantor Media Internasional Qatar pada Kamis (16/7) mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi berita yang diedarkan sejumlah media Israel. Doha menyatakan laporan tersebut sepenuhnya tidak benar dan merupakan upaya sengaja untuk menyeret negara Teluk ke dalam pusaran konflik yang justru mereka usahakan damai.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip Anadolu Agency, Qatar menuding individu-individu tidak bertanggung jawab yang hendak mengganggu peran mediasi strategis Doha antara Washington dan Teheran. Negara kaya gas ini menegaskan sejak pecahnya ketegangan, Qatar tidak pernah serta tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun terhadap negara tetangga manapun.
Latar belakang tuduhan ini tidak terlepas dari eskalasi terbaru di Selat Hormuz awal Juli. Iran menyerang sejumlah kapal komersial di jalur strategis itu, memicu balasan militer dari Amerika Serikat. Kedua negara justru telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik jangka panjang, namun ketegangan di laut kembali memecahkan perdamaian rapuh.
Posisi Qatar sebagai mediator kredibel justru semakin vital di tengah ledakan itu. Doha telah bertahun-tahun memfasilitasi dialog terselubung dan terbuka antara AS dan Iran, termasuk pertukaran tahanan dan pembekuan aset. Menyeret Qatar ke sisi Israel dalam aksi militer akan menghancurkan kepercayaan Teheran yang sulit dibangun kembali.
Analis geopolitik menilai tuduhan ini mencerminkan upaya pihak tertentu untuk memaksa polarisasi di Teluk. Israel yang melihat Iran sebagai ancaman eksistensial berusaha membangun koalisi regional, namun negara-negari Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman justru memilih netralitas pragmatis demi stabilitas ekonomi.
Bagi Indonesia, ketidakstabilan di Selat Hormuz berdampak langsung ke harga energi global. Sebagai importir neto minyak dan gas, kenaikan premi risiko di jalur pengiriman 20% pasokan minyak dunia akan menebalkan beban anggaran subsidi BBM dan impor LPG 3 kg yang diminati masyarakat menengah ke bawah.
Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika secara konsisten mendorong penyelesaian damai via diplomasi multilateral. Jakarta juga turut aktif di forum OIC dan Gerakan Non-Blok mendesak deeskalasi, selaras dengan prinsip bebas aktif yang jadi landasan politik luar negeri Indonesia.
Sementara itu, Qatar menegaskan akan terus melakukan upaya mediasi dengan berkoordinasi mitra regional dan internasional. Tujuannya mencapai kesepakatan komprehensif dan berkelanjutan yang mengakomodir kekhawatiran semua pihak, bukan hanya menutupi luka sementara.
Ahud Yaqub, pakar keamanan Timur Tengah dari Universitas Qatar, menilai pernyataan Doha ini sebagai sinyal keras bahwa negara kecil dengan pengaruh diplomatik besar menolak dijadikan alat geopolitik. "Qatar menjual stabilitas, bukan perang," ujarnya saat dihubungi melalui aplikasi pesan instan.
Langkah selanjutnya yang dipantau adalah apakah AS akan meminta klarifikasi resmi kepada Israel soal sumber berita tersebut. Jika terbukti sengaja dibocorkan untuk memaksa Qatar bergabung, kepercayaan Washington pada mitra Teluk bisa tergerus, memperlama amanat mediasi yang sudah rapuh.
Di sisi lain, Iran yang merasa dikepung oleh tekanan militer Israel dan sanksi Barat mungkin semakin mengeraskan posisi nuklirnya. Kembalinya JCPOA atau deal baru semakin mustahil jika medan diplomasi dirusak oleh informasi palsu yang sengaja disebarkan.
Kestabilan Timur Tengah bukan hanya urusan regional. Gangguan pasokan energi, lonjakan harga komoditas, dan risiko radikalisme yang menyebar ke Asia Tenggara membuat Indonesia pun memiliki kepentingan strategis agar mediasi Qatar berhasil, bukan digantikan oleh logika perang.