Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan klarifikasi resmi terkait penemuan sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, di kantor Kementerian Kehutanan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuansing tersebut.
Raja Juli menjelaskan bahwa kronologi kejadian bermula dari audiensi resmi antara dirinya dengan Bupati Kuansing pada Selasa, 2 Juni. Pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, diawali dengan surat permohonan audiensi resmi dari pemerintah daerah, yang juga diinformasikan melalui media sosial, serta dilengkapi dengan daftar hadir dan notulensi lengkap untuk kepentingan transparansi.
Setelah pertemuan selesai, Raja Juli mengaku baru menyadari adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan oleh Suhardiman Amby. Tanpa mengetahui isi di dalamnya, ia memutuskan untuk tidak menerima pemberian tersebut karena merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Ia kemudian memerintahkan ajudannya untuk segera melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan.
Proses pengembalian sempat mengalami sedikit penundaan akibat penyesuaian jadwal kedinasan. Untuk memastikan proses berjalan formal, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas resmi. Selain itu, Raja Juli juga berkoordinasi dengan Kapolda Riau guna memfasilitasi pertemuan antara ajudannya dengan Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni, atau sekitar 17 hari sebelum OTT KPK dilaksanakan.
Dalam keterangannya, Raja Juli menekankan bahwa seluruh proses pengembalian amplop tersebut telah didokumentasikan dengan baik dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai sebagai bukti sah. Ia menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, sejalan dengan nilai integritas yang selama ini dipegang teguh oleh kementerian tersebut.
Selain memberikan klarifikasi terkait amplop, Raja Juli juga menepis spekulasi mengenai keterlibatan dirinya dalam pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya tidak pernah menerbitkan satu pun surat keputusan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut, termasuk tidak ada sejengkal pun lahan hutan di Kuansing yang ia ubah statusnya menjadi Area Penggunaan Lainnya (APL).