Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan resmi berakhir dengan menghasilkan 10 poin rekomendasi strategis. Kesepuluh poin tersebut disusun sebagai usulan konkret dari para wali kota di seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di daerah.
Ketua Umum APEKSI, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil konsensus dari seluruh kepala daerah yang hadir. Fokus utama dari poin-poin tersebut adalah mencari solusi atas berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini menghambat efektivitas pembangunan di tingkat kota, sehingga diharapkan tercipta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
Dalam paparannya, Eri merinci beberapa poin krusial, di antaranya penguatan kapasitas fiskal serta reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, APEKSI juga menyoroti pentingnya penataan kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan belanja daerah agar lebih tepat sasaran.
Aspek pembangunan fisik dan digitalisasi juga menjadi prioritas dalam rekomendasi tersebut. APEKSI menekankan perlunya penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, serta transformasi digital dalam layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi di setiap kota di Indonesia.
Lebih jauh, rekomendasi ini mencakup penguatan ketahanan lingkungan, pembangunan kota berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif. APEKSI juga mengusulkan penguatan tata ruang melalui kerja sama antar daerah, dukungan advokasi hukum, mitigasi bencana, serta pelibatan aktif generasi muda dalam setiap agenda pembangunan nasional dan kegiatan organisasi APEKSI ke depannya.
Rakernas yang berlangsung pada 1-2 Juli 2026 ini ditutup secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Pihak APEKSI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil ini dengan melakukan audiensi bersama kementerian terkait guna memastikan setiap poin rekomendasi dapat diakomodasi ke dalam kebijakan nasional.