Lebih dari seratus tokoh terkemuka Yordania mencatatkan nama mereka di bawah pernyataan kolektif yang menuntut pemerintah Kerajaan Hasyimiyah segera mengusir seluruh pasukan asing, termasuk personel militer Amerika Serikat, dari wilayah negara tersebut. Surat pernyataan yang dirilis pekan lalu ditandatangani oleh 130 tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat — mulai dari politisi senior, akademisi, budayawan, serikat pekerja, hingga pemimpin suku-suku Arab — menandakan tekanan domestik paling signifikan terhadap kehadiran militer Washington di Amman sejak bertahun-tahun.
Dalam teks pernyataan tersebut, para penandatangan menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing justru membuat Yordania rentan terhadap ancaman keamanan, politik, maupun ekonomi. Mereka memperingatkan bahwa status quo saat ini meningkatkan risiko Kerajaan terlibat dalam perang regional yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi rakyat Yordania. "Berdasarkan tanggung jawab nasional kita, kami menuntut penarikan semua pasukan asing dari wilayah Yordania," tulis mereka, menegaskan bahwa keberadaan basis-basis AS telah mengubah negara ini menjadi sasaran potensial dalam konfrontasi yang tidak mereka pilih.
Latar belakang tekanan ini tidak terlepas dari serangkaian serangan rudal dan drone Iran yang menembak fasilitas-fasilitas yang menampung pasukan AS di Yordania selama beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan sejumlah personel Amerika dan merusak aset militer, memicu gelombang kemarahan publik yang meluas. Warga mulai mempertanyakan apakah keuntungan strategis dari kemitraan militer dengan Washington sepadan dengan biaya keamanan yang harus dibayar — termasuk kerentanan terhadap balas dendam Tehran.
Polemik ini membuka tabir kelemahan posisi geopolitik Yordania. Sebagai monarchy yang bergantung pada bantuan ekonomi dan militer AS, Amman selama ini berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Barat maupun tetangga Arab. Namun eskalasi antara Washington dan Tehran sejak perang Gaza memaksa Yordania ke posisi sulit: terlalu dekat dengan AS berarti jadi target Iran, tapi memutus tali dengan Washington berarti kehilangan tabungan keamanan dan bantuan miliaran dolar.
Para penandatangan petisi tidak berhenti pada tuntutan penarikan pasukan. Mereka juga mendesak pemerintah menarik kembali seluruh perjanjian keamanan dan militer yang telah disepakati dengan Washington dan menyerahkannya kepada Majelis Nasional untuk diteliti secara saksama. Argumen mereka sederhana: rakyat Yordania, perwakilan terpilih, dan masyarakat sipil berhak memeriksa kewajiban-kewajiban yang "dapat memengaruhi kedaulatan negara dan keamanan nasional." Tuntutan transparansi ini mencerminkan kepercayaan publik yang menipis terhadap kebijakan luar negeri yang dirasakan dibuat di ruang tertutup.
Di sisi lain, pemerintah Yordania belum memberikan respons resmi yang tegas terhadap petisi massa ini. Raja Abdullah II secara historis mempertahankan kemitraan erat dengan AS, memandangnya sebagai pilar stabilitas Kerajaan. Namun tekanan dari dalam negeri — yang kini datang bukan hanya dari oposisi Islamis tradisional, tapi dari koalisian lintas ideologi — menciptakan dinamika baru yang sulit diabaikan. Parlemen diharapkan akan membahas apakah perjanjian-perjanjian tersebut harus dibatalkan, dibatasi, atau dijaga dengan amendemen ketat.
Bagi pengamat geopolitik Asia Tenggara, kasus Yordania menawarkan pelajaran berharga tentang bahaya ketergantungan militer berlebihan pada satu kekuatan besar. Indonesia yang menganut bebas aktif dan menolak basis militer asing di wilayahnya, sebenarnya sudah lama mempraktikkan prinsip yang kini ditegakkan warga Yordania: kedaulatan tidak boleh dijual beli dengan bantuan senjata. Keterlibatan dalam perjanjian pertahanan multilateral — seperti yang dibahas dalam kerangka ASEAN atau kerjasama bilateral dengan negara-negara mitra — harus selalu diuji terhadap kemampuan negara untuk menolak tarik menarik kekuatan besar.
Konteks ini semakin relevan mengingat Indonesia sedang memperdalam kerjasama pertahanan dengan beberapa negara, termasuk AS, Australia, Jepang, dan Prancis. Pelajaran dari Amman mengingatkan Jakarta untuk memastikan setiap kerangka kerjasama — apalagi yang melibatkan rotasi personel atau akses fasilitas — memiliki klausul keluar yang jelas, mekanisme pengawasan parlemen yang berfungsi, dan tidak menciptakan keterikatan yang sulit dilepaskan saat situasi regional memanas.
Secara regional, tekanan ke Yordania juga memengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika Amman benar-benar menarik diri dari payung keamanan AS, celah kekuasaan akan muncul yang bisa diisi Iran, Turki, atau bahkan Rusia dan China yang semakin aktif di wilayah tersebut. Pergeseran ini akan mengubah arsitektur keamanan yang dibangun Washington selama dekade, dengan dampak domino ke Israel, Palestina, Iraq, dan negara-negara Teluk.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada respons Majelis Nasional Yordania dalam bulan-bulan mendatang. Jika parlemen memutuskan untuk membatasi atau membatalkan perjanjian militer, Washington akan menghadapi dilema: memaksa kehadiran yang ditolak rakyat berarti merusak legitimasi mitra utamanya, tapi menarik diri berarti menyerahkan pengaruh strategis di jantung Levante. Bagi Indonesia, perkembangan ini layak dipantau dekat — bukan hanya sebagai berita internasional, tapi sebagai cermin bagi kebijakan pertahanan sendiri.