Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengumumkan bahwa realisasi investasi sepanjang tahun 2025 berhasil menembus angka Rp1.931,2 triliun. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target awal pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun, tetapi juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,7 persen secara tahunan (year on year). Laporan ini disampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI yang digelar di Jakarta pada Rabu pekan ini.
Kinerja positif tersebut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Sepanjang 2025, investasi yang masuk mampu menyerap 2,71 juta tenaga kerja Indonesia, angka yang naik 10,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan lapangan kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor riil mulai bergerak cepat pasca berbagai tantangan ekonomi global yang melanda beberapa tahun terakhir.
Pencapaian ini tidak terlepas dari strategi pemerintah yang menjadikan investasi sebagai mesin utama penggerak perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi yang digaungkan sejak beberapa tahun lalu kini membuahkan hasil nyata, mengubah orientasi ekonomi Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen barang dengan nilai tambah tinggi. Langkah ini diyakini mampu menahan guncangan eksternal akibat fluktuasi harga komoditas di pasar internasional.
Merujuk pada data komposisi investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi separuh lebih dari total realisasi. PMDN berkontribusi sebesar 53,4 persen atau setara Rp1.030,3 triliun, sedikit lebih besar dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai 46,6 persen atau Rp900,9 triliun. Keseimbangan ini mencerminkan optimisme pelaku usaha lokal yang mulai berani menanamkan modal besar di tengah iklim investasi yang membaik.
Aspek pemerataan wilayah juga menunjukkan progres yang menggembirakan. Dana investasi yang mengalir ke luar Pulau Jawa tercatat sebesar 51,3 persen atau Rp991,2 triliun, sukses melampaui Pulau Jawa yang hanya kebagian Rp940 triliun. Pencapaian ini selaras dengan agenda besar pemerintah untuk mendesentralisasi aktivitas ekonomi agar tidak lagi bertumpu pada wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Pergeseran aliran modal ke luar Jawa membawa konsekuensi nyata berupa percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah timur. Provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara bertransformasi menjadi pusat industri pengolahan yang strategis. Kehadiran pabrik smelter dan kawasan ekonomi khusus di sana secara perlahan mengikis kesenjangan pembangunan yang selama puluhan tahun condong berpihak pada Pulau Jawa.
Dari sisi sektoral, lima bidang utama menjadi magnet utama penanaman modal. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan memimpin dengan Rp262 triliun, disusul transportasi, pergudangan, telekomunikasi (Rp211 triliun), serta pertambangan (Rp199,6 triliun). Dominasi sektor logam dan tambang ini sejalan erat dengan keberpihakan pemerintah pada hilirisasi mineral agar bahan baku diekstraksi dan diolah langsung di dalam negeri.
Bagi masyarakat luas, lonjakan penyerapan tenaga kerja sebesar 10,4 persen berarti daya beli rumah tangga berpotensi meningkat. Namun, tantangan krusial masih menyertai capaian ini, yakni memastikan kualitas lapangan kerja yang tercipta bersifat padat keterampilan. Pemetaan distribusi tenaga kerja juga harus teliti agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa di pinggiran kawasan industri.
Rosan Roeslani menegaskan bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diraih dengan menjaga prinsip tata kelola yang ketat. "Seluruh capaian ini kami raih dengan tetap menjaga pengelolaan keuangan dan aset negara secara akuntabel dan juga transparan," ucapnya dalam forum bersama wakil rakyat tersebut. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan terkait efektivitas penyaluran insentif investasi selama ini.
Menteri Investasi itu lebih lanjut mengungkapkan bahwa hilirisasi menjadi pendorong utama di balik angka Rp1.931,2 triliun. Realisasi investasi hilirisasi pada 2025 mencapai Rp584,1 triliun, melesat 43,3 persen, serta menyumbang 30,2 persen dari total investasi nasional. "Sebanyak 71,1 persen di antaranya yang berada di luar Jawa. Ini wujud nyata upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pemerataan," tegas Rosan.
Menyongsong tahun depan, pemerintah diproyeksikan akan mempertahankan tren positif dengan menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS). Insentif fiskal untuk industri hijau dan berkelanjutan juga akan digencarkan guna menarik investor global yang semakin selektif. Fokus kebijakan diprediksi tetap mengunci sektor mineral dan perkebunan agar ketahanan ekonomi nasional tidak mudah tergerus gejolak harga komoditas dunia.
Di sisi lain, para pemangku kepentingan akan mencermati konsistensi regulasi sepanjang 2026. Mengingat realisasi tahun ini telah melampaui target, ekspektasi pasar untuk tahun depan otomatis melonjak lebih tinggi. Dukungan infrastruktur logistik dan pasokan energi di luar Jawa harus diperkuat segera agar tidak muncul hambatan operasional yang dapat memicu pembengkakan biaya produksi bagi para investor.