Pakistan kini terjebak dalam pusaran krisis multidimensi yang mengancam stabilitas nasionalnya. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian politik pascapemilu yang memicu keraguan publik, ditambah dengan penahanan eks Perdana Menteri Imran Khan yang memperuncing polarisasi. Di tengah situasi genting tersebut, suara-suara untuk melakukan rekonstruksi kelembagaan secara menyeluruh mulai menguat.
Akademisi Pakistan, Naseeb Ullah Achakzai, menilai bahwa negara tersebut sebenarnya memiliki modal besar untuk bangkit. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, populasi usia muda yang produktif, hingga potensi ekonomi maritim sejatinya menjadi fondasi kuat. Namun, segala keunggulan tersebut terhambat oleh sistem birokrasi yang disfungsional dan kontrak sosial lama yang dinilai sudah tidak lagi relevan.
Ide utama yang diusung adalah pembentukan "kontrak sosial baru". Konsep ini menuntut pembebasan tahanan politik dan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang bekerja tanpa dana pembangunan diskresioner. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas kebijakan ekonomi dan luar negeri yang konsisten setidaknya selama satu dekade, agar negara tidak terus-menerus terjebak dalam perubahan arah kebijakan setiap kali terjadi pergantian rezim.
Dalam struktur baru ini, peran menteri dan anggota parlemen harus dibatasi. Mereka tidak boleh lagi memiliki akses langsung dalam mengelola anggaran pembangunan atau melakukan intervensi dalam penempatan jabatan publik. Fokus utama mereka harus dikembalikan pada fungsi legislasi dan perumusan kebijakan strategis. Hal ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk memangkas praktik korupsi dan klientelisme yang selama ini mengakar kuat.
Reformasi birokrasi juga menjadi agenda krusial. Saat ini, sistem administrasi di Pakistan dinilai sangat lamban; sebuah berkas sederhana bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproses. Budaya kerja yang tidak efisien ini diperparah dengan praktik perekrutan jabatan yang mengabaikan prinsip meritokrasi, terutama pada posisi administratif tingkat dasar hingga menengah.
Lebih jauh, Achakzai menyoroti perlunya meninjau kembali pasal 248 konstitusi terkait imunitas eksekutif bagi Presiden dan Gubernur. Ketentuan yang melindungi pejabat dari proses hukum pidana ini dianggap sebagai sisa-sisa warisan kolonial yang menghambat prinsip kesetaraan di depan hukum. Penghapusan imunitas ini dipandang sebagai langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.
Di sisi lain, desentralisasi wewenang menjadi pilar vital. Pemerintah daerah harus diberi ruang lebih besar untuk mengelola anggaran pembangunan mereka sendiri, tentu dengan pengawasan ketat dari lembaga independen. Pemerintah daerah yang kuat dapat menjadi inkubator demokrasi yang lebih sehat, sekaligus mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini merasa terasing dari pusat kekuasaan di Islamabad.
Persoalan sosial juga mendapat perhatian khusus, terutama terkait perlakuan diskriminatif terhadap etnis Pashtun. Kontrak sosial baru harus menjamin kesetaraan kewarganegaraan tanpa profiling etnis. Selain itu, pembagian pendapatan negara yang adil, khususnya bagi Provinsi Balochistan, harus segera diselesaikan sesuai dengan pasal 172(3) dan 158 konstitusi agar ketegangan di wilayah tersebut dapat diredam.
Menanggapi konflik di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, pendekatan militer dinilai bukan lagi solusi yang tepat. Dialog politik yang inklusif menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menangani aspirasi kelompok pemberontak. Ketergantungan pada kekuatan senjata hanya akan memperpanjang siklus kekerasan tanpa pernah menyentuh akar masalah ketidakadilan daerah.
Bagi Indonesia, fenomena di Pakistan ini memberikan refleksi penting tentang betapa krusialnya meritokrasi dalam birokrasi. Indonesia, yang juga pernah mengalami masa transisi demokrasi yang penuh gejolak, memahami bahwa stabilitas politik hanyalah pintu masuk. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara untuk mentransformasi birokrasi yang kaku menjadi pelayan publik yang lincah.
Pengalaman Pakistan menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural, negara akan terus terjebak dalam siklus krisis meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Penguatan peran daerah melalui otonomi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga kohesi nasional di negara yang memiliki keragaman etnis yang tinggi.
Ke depan, Pakistan harus berani mengambil langkah berani untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan. Jika kontrak sosial baru ini berhasil diimplementasikan, bukan tidak mungkin Pakistan akan keluar dari krisis dan menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Selatan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemauan elit politik untuk melepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan nasional yang lebih besar.