Delegasi Israel dan Libanon kembali bertemu di Roma untuk ronde ketujuh perundingan yang dipandu Amerika Serikat. Fokus utama kali ini adalah penetapan zona pilot kedua — wilayah di mana pasukan Israel akan mundur dan digantikan oleh tentara Libanon — setelah zona pertama di Zawtar al-Gharbiyeh disepakati pada ronde sebelumnya.
Perundingan tiga hari ini berlangsung di tengah ketegangan yang terus memanas. Meski kerangka gencatan senjata ditandatangani 26 Juni lalu, serangan Israel ke selatan Libanon justru berlanjut. Pemerintah Libanon melalui Menteri Pertanian Nizar Hani mengungkapkan kekecewaan atas realisasi di lapangan yang jauh di bawah ekspektasi Presiden Joseph Aoun.
Konflik terbaru antara Israel dan Hezbollah meledak sejak 2 Maret 2026, setelah grup bersenjata itu menembakkan roket ke utara Israel sebagai balasan atas serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari. Israel kemudian menduduki hampir separuh wilayah selatan Libanon — sekitar 20 persen total luas negara — dan mengklaim menargetkan kekuatan Hezbollah.
Sejak Maret, lebih dari 4.000 orang tewas dan lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi. Gencatan senjata November 2024 yang mengakhiri ronde konflik sebelumnya ternyata rapuh; Israel terus melancarkan serangan harian sambil menuding Hezbollah melanggar kesepakatan, dan menolak menarik mundur pasukannya sebagaimana dijanjikan.
Kerangka kesepakatan 26 Juni mengatur proses bertahap: tentara Libanon harus memulihkan "otoritas kedaulatan efektif" di seluruh wilayah, dikaitkan dengan pencabutan senjata grup bersenjata non-negara — bacaan jelas untuk Hezbollah. Israel tidak diwajibkan mundur total sekaligus, melainkan "redeployment progresif" melalui skema zona pilot.
Zona pilot pertama di Zawtar al-Gharbiyeh mulai dieksekusi Juli lalu. Namun Israel mempertahankan apa yang disebutnya zona buffer atau "Garis Kuning" sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Libanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan akan bertahan di sana sampai Hezbollah melucutkan senjata dan ancaman terhadap Israel hilang.
Pada ronde keenam 14-15 Juli, kedua belah pihak sepakati struktur dan pedoman proses zona pilot. Sekarang di ronde ketujuh, Libanon mengusulkan zona kedua yang mencakup Bint Jbeil atau Khiam, keduanya berlokasi di selatan Sungai Litani. Delegasi militer Libanon membawa peta dan rencana penempatan pasukan untuk wilayah-wilayah tersebut.
Delegasi Libanon dipimpin oleh mantan Dubes ke AS Simon Karam dan Dubes Amtsilati Nada Mouawad, didukung Brigjen George Rizkallah, penasehat hukum Antoine Sfeir, dan ahli survei tanah Najib Massihi. Sisi Israel mengirim pejabat tingkat tinggi politik dan militer, meski nama-nama spesifik belum diumumkan resmi.
Hezbollah, yang bukan pihak dalam perundingan, menilai upaya ini sia-sia dan mendesak pemerintah Libanon mundur. Dinamika ini menciptakan dilema bagi Beirut: tertekan antara tekanan diplomatik Barat dan realitas politik domestik di mana Hezbollah tetap kekuatan militer dan politik dominan.
Analis memperkirakan kemajuan akan lambat. Israel mengaitkan penarikan dengan verifikasi pencabutan senjata Hezbollah — proses yang teknis dan politiknya rumit. Sementara itu, serangan Israel yang berlanjut menggerus kepercayaan Libanon dan komunitas internasional terhadap komitmen Tel Aviv.
Bagi Indonesia, meski geografis jauh, eskalasi di Timur Tengah berdampak ke stabilitas harga energi dan rantai pasokan global. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim juga turut memperhatikan nasib Palestina dan Libanon dalam konteks solidaritas kemanusiaan. Luar negeri Indonesia konsisten mendorong penyelesaian damai berbasis hukum internasional dan resolusi PBB.
Langkah selanjutnya bergantung pada apakah ronde ini menghasilkan jadwal konkret penarikan zona kedua dan mekanisme verifikasi yang diterima kedua belah pihak. Tanpa tekanan diplomatik berkelanjutan dari AS dan komunitas internasional, siklus penundaan dan kekerasan berpotenzial berulang, menunda kedamaian yang ditunggu warga selatan Libanon.