Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengeluarkan peringatan keras kepada kepemimpinan Kuba, mendesak rezim komunis di Havana untuk segera melakukan reformasi politik dan ekonomi yang nyata "sebelum terlambat". Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Sabtu (11/7) yang bertolak pada peringatan keempat aksi protes massal 11 Juli 2021, demonstrasi anti-pemerintah terbesar di pulau Karibia tersebut selama puluhan tahun.
Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa Washington akan terus menggunakan "setiap alat yang tersedia" untuk mengatasi apa yang disebutnya ancaman keamanan nasional yang berasal dari rezim Kuba. Meskipun tidak merinci respons spesifik jika Havana menolak, retorika yang digunakan menandakan eskalasi tekanan diplomatik dan ekonomi yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Frasa "sebelum terlambat" yang dipilih Rubio tampak disengaja untuk mengirim sinyal urgensi sekaligus ultimatum terselubung.
Konteks sejarah aksi 11 Juli 2021 menjadi latar belakang penting. Demonstrasi tersebut meletus di tengah krisis multidimensi: pemadaman listrik berkepanjangan, kelangkaan makanan dan obat-obatan yang parah, serta penurunan drastis daya beli rakyat akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata — tulang punggung devisa Kuba. Ribuan warga turun ke jalan di Havana dan kota-kota besar lainnya menuntut kebebasan dan perubahan, namun direspons dengan penangkapan massal dan hukuman penjara berat bagi ratusan peserta.
Kebijakan administrasi Trump kedua terhadap Havana menunjukkan pergeseran tajam dari pendekatan engagement era Obama-Biden. Pada Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan pengenaan tarif pada impor dari negara-negara yang menyuplai minyak ke Kuba — langkah yang secara langsung menargetkan Venezuela, Rusia, dan Meksiko sebagai pemasok energi utama pulau tersebut. Selain itu, deklarasi keadaan darurat nasional atas dugaan ancaman keamanan dari Kuba memperluas ruang manuver hukum untuk sanksi sekunder yang lebih agresif.
Dampak ekonomi sanksi berkelapis ini telah memperparah krisis struktural Kuba. GDP pulau tersebut menyusut sekitar 2% pada 2023-2024, inflasi melonjak melebihi 30%, dan pemadaman listrik total terjadi berulang kali akibat kekurangan bahan bakar dan infrastruktur usang. Investasi asing mengering, sedangkan remittance dari diaspora Kuba di AS — sumber devisa vital — dibatasi ketat. Havana semakin bergantung pada bantuan Rusia dan China, serta kerjasama medis dengan negara-negara Global Selatan untuk bertahan.
Secara geopolitika, tekanan AS terhadap Kuba tidak terlepas dari dinamika persaingan besar di Amerika Latin. Washington khawatir akan pengaruh Moskau dan Beijing di halaman depan rumahnya. Kehadiran basis intelijen Rusia di Lourdes (meski skala lebih kecil dari era Dingin) dan investasi infrastruktur China di Zona Khusus Pengembangan Mariel dianggap ancangan jangka panjang. Rubio, sebagai politisi keturunan Kuba yang keras, memandang tekanan maksimal sebagai cara memaksa Havana mengurangi ketergantungan pada rival AS.
Namun, kritikus kebijakan ini — termasuk sejumlah pakar Amerika Latin di think tank Washington — menilai strategi "tekanan maksimal" justru memperkuat narasi rezim bahwa kesulitan ekonomi disebabkan blokade AS, bukan kegagalan manajemen internal. Sanksi juga berdampak humaniter: akses obat kanker, peralatan medis, dan pupuk pertanian terhambat meski dikecualikan secara teori. Uni Eropa, Kanada, dan Majelis Umum PBB telah berkali-kali menentang embargo unilateral AS, dengan resolusi terbaru Juli 2025 mendapat dukungan 187 negara.
Masa depan hubungan AS-Kuba kini bergantung pada apakah Havana akan melakukan reformasi yang diminta — seperti pembukaan ruang politik, pelepasan tahanan politik, dan liberalisasi ekonomi — atau memilih jalur isolasi yang lebih dalam dengan memperkuat aliansi dengan blok anti-Barat. Bagi rakyat Kuba, keduanya membawa risiko: reformasi tanpa jaminan demokrasi berarti transisi tidak pasti, sementara status quo berarti penderitaan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta dan negara-negara ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik dengan Havana memantau perkembangan ini, mengingat potensi dampak terhadap kerjasama selatan-selatan dan stabilitas regional.