Runtuhnya Waduk Liulan di Provinsi Guangxi, China selatan, pada 6 Juli lalu setelah hujan lebat menyusul Topan Maysak, menjadi pukulan telak bagi sistem pengelolaan infrastruktur air di negara tersebut. Insiden yang terjadi pada dini hari itu menyebabkan banjir bandang merendam permukiman, menghancurkan lahan pertanian, serta memutus akses listrik dan komunikasi bagi ribuan warga.
Kejadian ini tidak sekadar bencana alam biasa. Pengamat geopolitik Sun Lee menilai runtuhnya Waduk Liulan memperlihatkan persoalan yang lebih mendalam: lemahnya standar konstruksi, minimnya pengawasan, dan buruknya transparansi informasi dalam sistem bendungan raksasa China. Ribuan warga terjebak di atap rumah ketika air meluap secara tiba-tiba tanpa peringatan memadai dari otoritas setempat.
China saat ini memiliki hampir 100.000 bendungan dan waduk, jumlah terbanyak di dunia. Infrastruktur kritis ini dibangun untuk penyimpanan air, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir. Namun, banyak di antaranya dibangun puluhan tahun lalu dengan standar teknis yang kini dipertanyakan. Ketika curah hujan meningkat, berbagai fungsi tersebut justru menimbulkan tekanan berlebih pada struktur.
Lee mengungkap adanya dokumen Biro Sumber Daya Air setempat tahun 2022 yang menunjukkan puluhan proyek konservasi air, termasuk proyek penguatan Waduk Liulan, belum menyelesaikan pemeriksaan kualitas konstruksi. Hal ini mengindikasikan adanya masalah kronis dalam kualitas pembangunan dan pengawasan infrastruktur air yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Sistem peringatan dini juga menjadi sorotan utama. Lee menyoroti praktik pelepasan air dari waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat hilir. Pintu air kerap dibuka pada malam hari ketika warga sedang beristirahat, sehingga waktu evakuasi menjadi sangat terbatas. Dampaknya, banjir datang secepat kilat, menenggelamkan rumah dalam hitungan jam.
Para pengamat menilai insiden ini merupakan bagian dari pola yang berulang. Lee mengaitkannya dengan tragedi Bendungan Banqiao di Provinsi Henan pada 1975 yang menelan ratusan ribu jiwa, di mana pemerintah China membatasi informasi mengenai skala tragedi selama bertahun-tahun. Pola keterbatasan informasi ini disebut masih terlihat dalam penanganan insiden bendungan terkini.
Kisah-kisah korban yang beredar di media sosial memberikan gambaran berbeda dari narasi resmi pemerintah. Warga melaporkan kehilangan anggota keluarga akibat derasnya arus, serta terjebak tanpa makanan maupun pasokan dasar. Meningkatnya akses terhadap teknologi komunikasi memungkinkan dokumentasi warga menyebar luas, memberikan gambaran nyata di lapangan.
Namun, peningkatan akuntabilitas belum mengikuti perkembangan teknologi informasi. Lee menegaskan tanpa perbaikan standar rekayasa, pengawasan, dan transparansi, risiko bencana serupa akan terus membayangi kawasan hilir bendungan. Infrastruktur yang semula menjadi simbol pembangunan kini berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi jutaan penduduk.
Persoalan ini juga relevan bagi Indonesia. Negara ini memiliki ratusan waduk dan bendungan tua, banyak di antaranya dibangun era 1980-an-1990-an dengan standar konstruksi yang kini perlu dievaluasi. Dengan curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, kesiapan sistem peringatan dini dan manajemen operasional bendungan menjadi krusial.
Pemerintah Indonesia perlu mengambil pelajaran dari insiden di China. Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik bendungan, peningkatan kapasitas pemantauan real-time, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan komunitas sekitar harus menjadi prioritas. Transparansi data kondisi bendungan kepada publik juga kunci untuk membangun kepercayaan.
Ke depannya, tren pengelolaan bendungan global akan semakin dituntut berbasis data dan partisipasi masyarakat. Teknologi sensor Internet of Things (IoT) dan analitik prediktif bisa menjadi solusi untuk pemantauan kondisi struktur secara continu. Namun, tanpa komitmen politik untuk transparansi dan akuntabilitas, teknologi semata tidak akan cukup.
Tragedi Waduk Liulan menjadi pengingat kelam bahwa infrastruktur air, sehebat apapun, tetap membutuhkan tata kelola yang baik. Ketika mekanisme pengawasan dan peringatan gagal, yang menjadi korban adalah nyawa manusia. China, dengan 100.000 bendungannya, berada di persimpangan kritis antara warisan pembangunan masa lalu dan tuntutan keamanan masa depan.