Moskow memperluas jaringan rekrutmen mahasiswa ke kawasan Global South sebagai respons strategis terhadap sanksi Barat dan perang di Ukraine. Universitas RUDN, salah satu institusi tertua yang didedikasikan untuk mahasiswa asing, kini menjadikan Asia sebagai pasar terbesarnya dengan 4.500 pelajar — separuhnya berasal dari Tiongkok.
Pergeseran ini tidak sekadar soal jumlah pendaftar. Angelicha Malau, mahasiswi Indonesia yang kuliah psikologi di RUDN, mengaku memilih Rusia karena pengalaman internasional dan keragaman budaya yang sulit didapat di negeri asalnya. "Saya akan mengenal banyak budaya baru dan bertemu banyak orang baru," ujarnya saat ditemui CNA di kampus Moskow.
Di balik layar, Kremlin memandang pendidikan sebagai instrumen soft power yang murah namun berdampak jauh. Presiden Vladimir Putin menetapkan target naik signifikan dari 400.000 mahasiswa asing saat ini ke 500.000 dalam lima tahun mendatang. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 30.000 beasiswa penuh dan menyederhanakan prosedur pendaftaran.
Mengapa Rusia begitu giat? Analis Maria Prokofieva dari Center for International Interaction and Cooperation menilai strategi ini melayani dua tujuan sekaligus: memenuhi kebutuhan tenaga ahli di pasar kerja domestik dan membangun jaringan pengaruh jangka panjang. "Ketika mereka belajar di sini, mereka menemukan 'jiwa Rusia', budaya kita, dan apa negara ini sebenarnya," katanya.
Bidang medis, teknik, dan teknologi informasi menjadi daya tarik utama. Biaya kuliah yang relatif terjangkau dibanding negara Barat menjadikan Rusia alternatif realistis bagi banyak keluarga kelas menengah di negara berkembang. Mahasiswa Thailand Nop Laopanich mengakui belajar di Rusia membuka peluang kerja dengan perusahaan Rusia yang tak tersedia di Bangkok.
Namun tantangan nyata menghadang ambisi ini. Sanksi Barat dan pemutusan kerjasama akademik dengan universitas Eropa serta Amerika Utara sejak konflik Ukraine menimbulkan tanda tanya atas pengakuan gelar Rusia di arena global. Banyak calon mahasiswa dan orang tua khawatir gelar tersebut tidak diterima untuk studi lanjut atau pekerjaan di negara Barat.
Kompetisi pun semakin ketat. Tiongkok, India, Turki, dan negara-negara Timur Tengah seperti Qatar serta Arab Saudi agresif menawarkan beasiswa dan fasilitas kampus modern. Rusia harus bersaing tidak hanya soal biaya, tapi juga kualitas penelitian, bahasa pengantar, dan prospek karir pasca-lulus.
Bagi Indonesia, perkembangan ini membuka peluang baru. Jumlah mahasiswa Indonesia di Rusia saat ini masih relatif kecil dibanding Tiongkok atau India, tapi tren naik terlihat jelas. Kementerian Pendidikan Tinggi perlu memetakan program studi unggulan di Rusia — terutama nuklir, penerbangan, dan kedokteran — yang relevan dengan kebutuhan strategis nasional.
Di sisi lain, pengakuan gelar Rusia di Indonesia tetap bergantung pada akreditasi BAN-PT dan kesetaraan ijazah. Perjanjian pengakuan timbal balik kualifikasi (Mutual Recognition Agreement) antara kedua negara menjadi prasyarat vital agar aliran mahasiswa tidak terhambat birokrasi pasca-lulus.
Rusia juga mulai menawarkan program berganda (double degree) dan kuliah jarak jauh berbahasa Inggris untuk menarik mahasiswa yang enggan belajar bahasa Rusia. Universitas seperti HSE, ITMO, dan Skoltech sudah menjalin kerjasama dengan institusi di Asia Tenggara, termasuk beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bandung.
Ke depan, keberhasilan target 500.000 akan menguji kemampuan Rusia menyeimbangkan narasi politik dengan kualitas akademik nyata. Jika hanya mengandalkan biaya murah dan beasiswa tanpa memperbaiki standar penelitian dan employability lulusan, strategi diplomasi pendidikan ini berisik jadi proyek angka semata.
Bagi Indonesia, ini momen tepat untuk mengevaluasi kembali kebijakan beasiswa LNBP dan LPDP. Mengarahkan sebagian kuota ke Rusia — khususnya untuk program STEM yang sulit didapat di dalam negeri — bisa jadi langkah pragmatis memperluas jaringan kemanusiaan bilateral di era geopolitik multipolar.