Sir Sadiq Khan, Wali Kota London, termasuk di antara 26 orang yang mendapat kursi di House of Lords melalui pengangkatan yang dilakukan Perdana Menteri Sir Keir Starmer sebelum menyerahkan jabatan pada Senin. Downing Street merilis daftar nama tersebut dan menyatakan Raja telah menyetujui pemberian gelar bangsawan kepada mereka.
Pengangkatan ini menjadi salah satu tindakan terakhir Starmer sebelum Andy Burnham dilantik sebagai perdana menteri pengganti. Dari 26 nama baru, 16 di antaranya berasal dari Partai Buruh, termasuk Khan serta tokoh media June Sarpong dan mantan pimpinan serikat pekerja Christina McAnea. Partai Liberal Demokrat mendapat lima kursi, Konservatif tiga, dan dua lainnya masuk sebagai anggota nonfraksi yakni mantan sekretaris kabinet Sir Chris Wormald dan hakim senior pensiunan Sir Brian Leveson.
Proses pengajuan daftar ini sebenarnya sudah dimulai sebelum Starmer mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Buruh bulan lalu. Pemerintah menekankan bahwa ini adalah daftar peergage politik lintas partai, bukan penghargaan resignation honours yang lazim diberikan perdana menteri saat meninggalkan kursi kekuasaan. Meski demikian, Starmer sebelumnya pernah menyatakan pada 2023 bahwa praktik pembagian penghargaan semacam itu sulit dibenarkan.
Latar belakang politis pengangkatan ini cukup kontras dengan janji reformasi Buruh. Pada 2022, partai tersebut berjanji menghapus House of Lords dan menggantinya dengan majelis tinggi yang diperbarui. Rencana itu kemudian melunak menjadi sekadar kajian atas opsi chambe kedua, meski tahun ini mereka sudah menghentikan 92 kursi warisan turun-temurun. Burnham sendiri menilai sistem legislatif yang setengahnya tidak dipilih rakyat tidak bisa dipertahankan.
Partai Reform UK tidak kebagian jatah dalam daftar Kamis tersebut. Pemimpinnya, Nigel Farage, menilai pengangkatan itu mencerminkan dominasi elit politik yang tidak inklusif. Ia menyebut majelis tinggi justru makin tidak mewakili suara masyarakat luas. Kritik ini menambah tekanan atas legitimasi lembaga yang anggotanya ditunjuk, bukan dipilih.
Bagi pembaca Indonesia, pola pengisian jabatan politik melalui penunjukan elit menyinggungkan persamaan dengan dinamika penyeimbang kekuasaan di dalam negeri. Indonesia mengenal sistem pemilihan langsung untuk legislatif, namun pengisian jabatan tertentu masih menyisakan debat soal representasi. Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa negara dengan tradisi demokrasi matang pun belum tuntas menyelesaikan dilema antara keahlian dan mandat rakyat.
Dampaknya melampaui batas London. Kehadiran Khan di Lords memberi suara baru bagi kebijakan perkotaan, terutama soal transportasi dan lingkungan, yang kerap menjadi rujukan kota besar di Asia Tenggara. Pemerintah daerah di Indonesia bisa mencatat pendekatan pengurangan kejahatan dan perbaikan kualitas udara yang ia jalankan sejak 2016.
Sumber pemerintah memuji Khan sebagai wali kota yang mengubah London ke arah lebih baik. Menurut sumber tersebut, Khan menurunkan kejahatan keras hingga level terendah, membersihkan udara ibu kota, menyelesaikan jalur Elizabeth Line, dan menghidupkan kembali pembangunan rumah susun pemerintah. Juru bicara wali kota menyebut Khan merasa terhormat dan akan fokus membela kota serta membangun London yang adil, aman, dan hijau.
Khan saat ini berada di tengah masa jabatan ketiga sebagai wali kota dan belum memutuskan maju untuk periode keempat pada 2028. Ia juga disebut tidak mengejar pos menteri di pemerintahan Burnham. Sikap ini menunjukkan ia lebih memilih pengaruh melalui majelis tinggi daripada ikut baris depan eksekutif.
Ke depan, Burnham diperkirakan akan mendorong revisi besar terhadap House of Lords. Ia sebelumnya berkata kepada majalah The House bahwa separuh legislatif nasional yang tidak dipilih merupakan hal memalukan. Langkah nyata mungkin berupa pengurangan jumlah anggota atau transisi ke sistem campuran.
Tren penolakan terhadap lembaga tak terpilih diprediksi makin kuat seiring tekanan publik. Pengangkatan 26 peer baru justru menjadi momentum evaluasi bagi sistem yang sudah berabad-abu usianya. Bagaimana Burnham mereformasi Lords akan diawasi negara-negara Persemakmuran, termasuk Indonesia yang memiliki ikatan sejarah hukum serupa.
Di Indonesia, diskursus tentang kamar kedua legislatif pernah mengemuka namun tidak pernah matang. Pengalaman Inggris memberi pelajaran bahwa reformasi kelembagaan membutuhkan keberanian politik lebih dari sekadar deklarasi. Tanpa itu, lembaga representasi risiko kehilangan kepercayaan warga.