Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menunjuk Wali Kota London Sadiq Khan dan 25 tokoh lainnya sebagai anggota House of Lords dalam daftar penghargaan terakhirnya sebelum lengser. Pengumuman tersebut dirilis pemerintah Inggris pada Kamis, menjadikan para nama tersebut sebagai life peer yang berhak menelaah, merevisi, dan memilih rancangan undang-undang di majelis tinggi parlemen Britania.
Khan, yang sebelumnya menjabat anggota parlemen Labour untuk daerah Tooting, saat ini berada di tengah masa jabatan ketiganya sebagai Wali Kota London sejak pertama kali terpilih pada 2016. Penunjukannya ke House of Lords termasuk dalam keputusan akhir Starmer sebelum Andy Burnham diperkirakan menggantikannya sebagai pemimpin Partai Labour pada Jumat dan sebagai perdana menteri pada Senin, 20 Juli.
Tradisi di Inggris mencatat bahwa perdana menteri yang akan meninggalkan jabatan biasa merekomendasikan penghargaan politik berupa kursi seumur hidup di House of Lords. Mekanisme ini dirancang untuk memberi ruang bagi figur publik di luar parlemen terpilih agar bisa memberikan pengawasan terhadap legislasi. Starmer memanfaatkan momen tersebut untuk menyertakan nama-nama dari berbagai latar belakang, bukan hanya politikus.
Dari 26 nama yang diumumkan, 16 berasal dari usulan Partai Labour, lima dari Liberal Demokrat, tiga dari Konservatif, dan dua lainnya merupakan crossbench peer tanpa afiliasi partai. Komposisi ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan representasi meski mayoritas tetap berpihak pada koalisi pendukung pemerintah keluar.
Di antara nama dari Labour terdapat Parvais Jabbar dan Saul Lehrfreund, pegiat hak asasi yang mendirikan Death Penalty Project, serta Cathy Ashley, advokat hak keluarga yang pernah memimpin Holocaust Memorial Day Trust. Partai Konservatif menempatkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Sir Patrick Sanders, sementara Liberal Demokrat mengajukan ekonom Tim Leunig dari lembaga inovasi sosial Nesta.
Salah satu crossbench peer yang dinominasikan adalah mantan hakim senior Sir Brian Leveson, yang memimpin penyelidikan 2011 terkait skandal penyadapan telepon oleh pers Britania. Kehadiran figur hukum dan militer di majelis tinggi menunjukkan bahwa Starmer ingin memperkuat unsur pengawasan independen di tengah polarisasi politik yang meningkat.
Bagi pembaca Indonesia, pola penunjukan semacam ini menarik karena berbeda dengan sistem kita. Indonesia mengenal pengangkatan anggota DPD dan DPR melalui pemilu, namun tidak memiliki majelis tinggi berbasis penunjukan seumur hidup. Model House of Lords kerap dikritik karena dianggap tidak demokratis, namun tetap dipertahankan sebagai instrumen check and balance terhadap pemerintah terpilih.
Sebelum penunjukan terbaru, Konservatif menguasai 246 kursi di House of Lords berbanding 216 milik Labour, sehingga oposisi memiliki keunggulan jumlah di kamar atas. Tambahan 26 nama ini belum mengubah peta kekuatan secara drastis, tetapi memberi napas baru bagi kelompok pro-pemerintah yang akan bekerja di bawah Burnham.
Starmer tidak memberikan satupun kursi bagi partai sayap kanan Reform UK yang kini memiliki tujuh anggota parlemen di House of Commons setelah Nigel Farage mengundurkan diri awal bulan ini. Farage, yang tetap memimpin partai tersebut, menilai langkah itu membuat majelis tinggi semakin tidak representatif. "Sekali lagi, tidak ada jatah untuk Reform dan kita mendapat kamar atas yang makin tidak mewakili rakyat," ujarnya.
Penolakan terhadap Reform UK memperlihatkan batas politik dalam sistem kehormatan Inggris. Partai kecil dengan suara signifikan di pemilu tetap bisa terpinggirkan di tingkat penunjukan elite, sebuah dinamika yang juga relevan jika dibandingkan dengan cara negara lain mengelola keterwakilan minoritas di lembaga legislatif.
Ke depan, Burnham akan menghadapi tekanan untuk mereformasi House of Lords mengingat tuduhan ketidakrepresentatifan yang terus menguat. Beberapa pihak di Labour sebelumnya mengusulkan pengurangan jumlah peer atau penggantian dengan majelis terpilih, namun langkah itu butuh waktu dan konsensus lintas partai.
Tren penunjukan tokoh non-politik seperti aktivis HAM dan mantan hakim diprediksi berlanjut karena tuntutan publik akan akuntabilitas. Bagi Indonesia, diskursus di Inggris ini dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya ruang pengawasan independen dalam sistem ketatanegaraan, meski dalam bentuk yang disesuaikan dengan konstitusi lokal.
Pengumuman Kamis lalu menutup babak pemerintahan Starmer dengan warisan institusional yang akan bertahan lama. Nama-nama yang baru dilantik bakal duduk di House of Lords selama hidup mereka, memengaruhi arah kebijakan Inggris beberapa dekade ke depan.