Wakil Perdana Menteri Italia yang juga Menteri Infrastruktur dan Transportasi, Matteo Salvini, mengajukan usulan pajak tambahan sebesar 5 persen bagi sepuluh bank terbesar di negaranya. Kebijakan ini dirancang untuk mendulang dana segar bagi program keamanan nasional, termasuk penguatan patroli militer di jalanan. Usulan itu disampaikan Salvini di hadapan media dan dikutip oleh surat kabar Sole 24 Ore pada Selasa (11/8).
Salvini yang merupakan pemimpin Partai Liga mengusulkan kontribusi berdurasi tiga tahun dari sepuluh bank terbesar Italia. Berdasarkan perhitungannya, laba perbankan Italia yang mencapai 30 miliar euro atau sekitar Rp616,6 triliun akan menghasilkan tambahan pemasukan sekitar 5 persen per tahun. "Dengan laba sebesar itu, tambahan 5 persen per tahun sudah cukup," ujar Salvini.
Usulan ini muncul di tengah kondisi perbankan Eropa yang sedang menikmati musim keuntungan besar. Suku bunga tinggi yang ditetapkan bank sentral Eropa dalam beberapa tahun terakhir membuat bank-bank di Italia mencetak laba fantastis. Kondisi ini pun menjadi sasaran empuk bagi pemerintah yang tengah mencari tambahan pendapatan di luar sektor pajak konvensional.
Salvini optimistis semua partai dalam koalisi pemerintahan akan mendukung usulan ini. Dia bahkan memproyeksikan laba perbankan Italia bisa mencapai 40-50 miliar euro pada 2027. Jika proyeksi itu terwujud, penerimaan negara dari pajak tambahan ini berpotensi melonjak signifikan dari perkiraan awal.
Partai Liga memiliki rencana yang jelas untuk penggunaan dana tersebut: sektor keamanan. Salah satu program unggulan yang disebut Salvini adalah penggandaan jumlah pasukan dalam Operasi Jalan Aman. Dalam operasi ini, militer Italia membantu kepolisian menjaga keamanan jalanan dan melindungi fasilitas-fasilitas penting di berbagai kota.
Bagi industri olahraga Italia, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Klub-klub sepak bola besar seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan memiliki hubungan erat dengan perbankan nasional. Pinjaman untuk pembelian pemain, pembangunan stadion, dan operasional harian klub sering kali bergantung pada fasilitas kredit dari bank-bank besar. Jika bank dibebani pajak tambahan, bukan tidak mungkin biaya pinjaman ikut naik.
Situasi ini sebenarnya tidak unik di Italia. Di Indonesia, klub-klub sepak bola juga menggantungkan pendanaan pada sektor perbankan dan korporasi besar. Ketika pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih ketat bagi bank, efek berantai ke industri olahraga sering kali menjadi bahan diskusi. Namun, sejauh ini belum ada wacana serupa dari pemerintah Indonesia kepada bank-bank nasional.
Ekonom perbankan menilai usulan Salvini sebagai langkah berani yang bisa menjadi preseden di Eropa. Jika Italia berhasil menerapkannya, negara-negara lain yang memiliki bank dengan laba besar mungkin tergoda untuk melakukan hal serupa. Tetapi, kebijakan ini juga berisiko mengganggu iklim investasi sektor keuangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Italia.
Salvini menegaskan bahwa partainya sangat serius dengan usulan ini. "Kami akan meminta, dan Partai Liga Italia juga akan meminta, kontribusi selama tiga tahun dari 10 bank terbesar Italia," katanya menegaskan. Pernyataan ini menunjukkan tekad politik yang kuat, meskipun jalan menuju legislasi masih panjang.
Langkah selanjutnya adalah pembahasan di tingkat parlemen. Partai-partai dalam koalisi pemerintahan Italia harus duduk bersama merumuskan kerangka hukum yang jelas. Dari sisi industri perbankan, resistensi pastinya akan muncul karena pajak tambahan ini dianggap mengurangi hak pemegang saham atas laba bersih perusahaan.
Indonesia layak mencermati perkembangan ini sebagai bahan kajian. Wacana pajak keuntungan ekstra bagi sektor yang sedang menikmati kondisi pasar yang baik bisa menjadi instrumen fiskal yang menarik di masa depan. Namun, pemerintah perlu menghitung dampaknya secara hati-hati terhadap stabilitas ekonomi dan investasi.
Keputusan pemerintah Italia dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian apakah kebijakan berani ini layak ditiru atau justru menjadi peringatan bagi negara lain. Yang jelas, Salvini telah membuka pintu diskusi baru tentang bagaimana negara bisa mengambil bagian lebih besar dari keuntungan sektor finansial untuk kepentingan publik yang lebih luas.