Wakil Presiden Filipina Sara Duterte keluar dari gedung Pengadilan Wilayah Manila pada Sabtu (5/9) membawa surat perintah pengadilan yang membuktikan dia telah menyetorkan jaminan uang tunai. Kehadirannya di pengadilan bersifat sukarela sehari setelah hakim mengeluarkan waran penangkapan atas tuduhan "ancaman berat" (grave threats) yang ancaman pidana penjara hingga enam bulan.
Kasus ini bermula dari konferensi pers malam hari November lalu ketika Duterte mengaku telah menyewa pembunuh bayaran untuk menembak Presiden Marcos Jr, istri beliau Louise Araneta-Marcos, serta sepupu anggota DPR Martin Romualdez — jika dia sendiri dibunuh terlebih dahulu. Pernyataan itu terekam kamera dan langsung memicu geger politik di Manila. Duterte kemudian mengklaim ucapannya disalahartikan dan hanya bersifat hipotetis sebagai respons terhadap ancaman yang menurutnya dihadapinya.
Tuntutan pidana ini berjalan sejajar dengan proses impeachment yang sedang berlangsung di Senat sejak Mei lalu. DPR bawah telah mengajukan impeachment dengan tuduhan yang lebih luas, mencakup korupsi dan penyalahgunaan wewenang selain ancaman pembunuhan. Sidang di Senat sudah memasuki minggu kesembilan dan keputusan diharapkan jatuh sebelum akhir tahun. Jika dinyatakan bersalah, Duterte akan dicabut jabatannya dan dilarang seumur hidup menduduki jabatan publik — mengkhianati ambisinya maju sebagai capres 2028.
Tim hukum Duterte menegaskan kliennya "tidak punya niat menghindar hukum" dan akan mengeksekusi semua upaya hukum. Namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DOJ) menolak argumen bahwa Duterte tidak bisa dituntut pidana untuk perbuatan yang juga menjadi bahan impeachment. Menurut DOJ, proses pidana dan impeachment berjalan di rel terpisah — satu di pengadilan biasa, satu di Senat sebagai badan politik.
Di ruang sidang, Duterte tampak tenang namun mengungkapkan ketakutan akan keselamatannya. "Saya tidak mau bayar jaminan kalau tidak ada yang mengawasi," ujarnya kepada wartawan sebelum masuk ruang hakim. "Maukah mereka memasukkan saya ke sel lalu suatu malam saya mati dalam tidur?" Tuduhan intimidasi polisi itu ditolak pihak berwajib.
Kasus ini mempertajam retak dalam aliansi Uni Partido yang pernah mengantarkan Marcos-Duterte ke kemenangan telak di pilpres 2022. Aliannya hancur sepenuhnya pada Juni 2024 saat Duterte mundur dari Kabinet sebagai Menteri Pendidikan. Sejak itu, pertarungan kekuasaan antara klan Marcos dan Duterte terbuka lebar, melibatkan perang narasi di media sosial, investigasi kongres, hingga pengadilan.
Bagi pengamat Indonesia, dinamika ini mengingatkan pada relasi presiden-wakil presiden yang pernah retak di era Reformasi — meski mekanisme impeachment di Filipina jauh lebih politis karena di tangan Senat, bukan Mahkamah Konstitusi seperti di Indonesia. Di Manila, 16 dari 24 senator diperlukan untuk memvonis bersalah, angka yang sulit dicapai tanpa konsolidasi partai besar.
Sementara itu, basis massa Duterte di Mindanao dan Visayas tetap solid. Survei terbaru Pulse Asia menunjukkan angka kepercayaan Duterte masih di atas 50 persen, jauh lebih tinggi dari rating kepuasan Presiden Marcos yang melambung di bawah 40 persen. Ketidakseimbangan ini membuat senator-senator ragu untuk memutuskan vonis bersalah takut kehilangan suara pemilih di pilkada 2025.
Langkah selanjutnya adalah sidang lanjutan kasus pidana pada Oktober mendatang, di mana jaksa akan mempersaksikan rekaman konferensi pers dan testimoni saksi. Paralel, Senat terus mendengar saksi impeachment. Kedua jalur ini bisa saling mempengaruhi: vonis pidana bersalah memperkuat argumen impeachment, tapi vonis bebas tidak otomatis menggugurkan impeachment karena standar bukti berbeda.
Jika Duterte lolos dari kedua proses ini, dia tetap menjadi kandidat presiden 2028 yang paling formidable. Namun jika salah satu vonis jatuh, lanskap politik Filipina akan bergeser drastis — membuka peluang bagi tokoh oposisi seperti Isko Moreno atau Grace Poe, sekaligus menguji ketahanan dinastii Marcos yang baru memasuki tahun kedua kekuasaan.