Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) secara aktif melakukan pengawalan terhadap optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Kabupaten Dairi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dapat bertransformasi menjadi program pemulihan yang memberikan dampak nyata serta manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Komitmen pengawalan tersebut ditegaskan dalam pertemuan asistensi pengelolaan TKD Tambahan yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Dairi pada Selasa, 30 Juni 2026. Kegiatan strategis ini melibatkan sinergi antara jajaran Satgas PRR, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi guna menyelaraskan rencana aksi di lapangan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Maurits Panjaitan, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan sistem pendampingan komprehensif bagi daerah. Hal ini bertujuan agar seluruh rangkaian program dapat berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. Pihaknya membuka pintu lebar bagi pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi intensif jika menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan.
Dalam arahannya, Maurits menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan TKD Tambahan tidak boleh sekadar dinilai dari persentase penyerapan anggaran semata. Indikator utama kesuksesan harus tercermin dari output atau capaian yang dapat dirasakan langsung oleh publik. Setiap instansi di daerah diwajibkan untuk mampu mempertanggungjawabkan hasil nyata dari penggunaan dana negara tersebut secara objektif dan akuntabel.
Sebagai instrumen pemantauan, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Untuk mempermudah proses ini, Kemendagri telah merancang format pelaporan terstandarisasi yang seragam. Format ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Dairi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang diberikan. Ia secara khusus menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan. Kabupaten Dairi sendiri menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp 120,31 miliar yang terbagi ke dalam sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, serta sektor pendukung lainnya, yang seluruhnya telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026.