Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan aspek keselamatan pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Tito saat melakukan peninjauan mendalam terhadap kondisi Jembatan Enang-Enang pada Selasa (7/7).
Dalam kunjungannya, Tito memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif swadaya masyarakat setempat yang telah membangun jembatan tersebut. Langkah warga ini dinilai sangat krusial dalam menjaga konektivitas wilayah serta memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan pascabencana. Meski demikian, hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa kondisi struktur jembatan saat ini masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar memenuhi standar keamanan nasional.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah pusat melalui Balai Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan kajian teknis mendalam untuk memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang. Langkah ini diambil agar jembatan tersebut nantinya mampu menahan beban kendaraan berat secara aman. Pemerintah memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan secara terukur agar fungsi vital jembatan sebagai akses utama tetap dapat dipertahankan.
Selama masa kajian dan perbaikan berlangsung, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan akses. Jembatan Enang-Enang untuk sementara waktu hanya diperbolehkan dilintasi oleh kendaraan roda dua dan kendaraan ringan. Akses bagi kendaraan berat baru akan dibuka kembali setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh mengeluarkan pernyataan resmi bahwa jembatan tersebut telah memenuhi standar kelayakan dan keamanan yang ditetapkan.
Kebijakan ini diambil sebagai jalan tengah yang bijak guna mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan. Tito menegaskan bahwa pemerintah sangat memahami urgensi jembatan tersebut bagi akses pendidikan, layanan publik, dan distribusi ekonomi warga. Menutup total akses jembatan akan memberikan dampak negatif yang signifikan, seperti membengkaknya biaya transportasi akibat harus melewati jalur alternatif yang lebih jauh.
Dalam tinjauan lapangan tersebut, Tito didampingi oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Zulkarnaini. Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur di Bener Meriah sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa harus mengkhawatirkan risiko keruntuhan struktur bangunan.