Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra tengah mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan bagi rumah rusak berat akibat bencana. Usulan tersebut mencakup kenaikan nilai bantuan dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian permanen bagi para penyintas bencana agar mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan bahwa tambahan dana sebesar Rp20 juta tersebut akan difokuskan pada peningkatan standar fisik bangunan. Peningkatan ini mencakup pemasangan keramik di seluruh ruangan dan area kamar mandi, pemasangan plafon, penghalusan plester dinding, serta penambahan teras. Standar bantuan sebelumnya sebesar Rp60 juta dinilai belum mampu mencakup elemen-elemen tersebut.
Kebijakan ini ditujukan untuk dua skema pembangunan hunian tetap (huntap), yakni huntap in-situ yang dibangun di lokasi asal dan huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang lebih aman. Berdasarkan data BNPB, terdapat total kebutuhan sekitar 16.000 unit huntap, dengan 14.500 data yang telah masuk dari pemerintah daerah. Hingga saat ini, proses pengerjaan telah dimulai untuk sekitar 800 unit hunian di tiga provinsi terdampak.
Suharyanto menambahkan bahwa usulan kenaikan nilai bantuan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni fluktuasi harga material bangunan di pasaran serta komitmen pemerintah untuk meningkatkan kelayakan hunian. Dengan standar baru ini, diharapkan rumah yang dibangun tidak hanya sekadar berdiri, namun benar-benar memenuhi standar hunian yang fungsional bagi keluarga penyintas bencana.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menilai bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan langkah solutif yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat. Dukungan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan kualitas pemukiman kembali dalam program rehabilitasi pascabencana.
Saat ini, usulan mengenai penyesuaian nilai bantuan tersebut telah mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah kini tinggal menunggu keputusan final dari Presiden untuk segera mengeksekusi rencana kenaikan bantuan stimulan tersebut. Diharapkan dengan adanya kenaikan ini, proses rekonstruksi di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan penyintas.