Satu dekade telah berlalu sejak mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, meluncurkan kebijakan kontroversial 'perang terhadap narkoba' yang memicu gelombang kekerasan mematikan di seluruh negeri. Kini, di tengah persiapan persidangan Duterte di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag, Belanda, luka lama keluarga korban kembali terbuka. Mereka masih terus berjuang mencari keadilan atas hilangnya anggota keluarga yang menjadi tumbal kebijakan tersebut.
Pada masa kampanye presiden tahun 2016, Duterte yang dikenal dengan gaya bicara keras dan latar belakang sebagai Walikota Davao, memposisikan dirinya sebagai 'The Punisher'. Ia berjanji akan memberantas kriminalitas dan pengguna narkoba dengan tangan besi. Janji tersebut membawanya meraih kemenangan telak, dan tepat satu hari setelah pelantikannya pada 1 Juli 2016, pemerintahannya resmi meluncurkan kampanye nasional yang dikenal dengan sebutan 'Project Double Barrel'.
Data resmi dari Kepolisian Nasional Filipina mencatat bahwa lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba tersebut. Namun, kelompok hak asasi manusia (HAM) skeptis terhadap angka tersebut. Mereka meyakini jumlah korban jiwa yang sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu, dengan argumen bahwa banyak pembunuhan yang tidak terdokumentasi dan menargetkan secara tidak proporsional komunitas masyarakat miskin di berbagai pelosok kota.
Bagi keluarga yang ditinggalkan, kehidupan berubah drastis menjadi perjuangan bertahan hidup yang menyakitkan. Banyak perempuan harus memikul beban ganda sebagai ibu sekaligus pencari nafkah tunggal setelah kehilangan suami atau putra mereka. Marlyn Sison, salah satu korban terdampak, mengungkapkan betapa sulitnya harus bekerja serabutan di tempat barang bekas demi menghidupi ketiga anaknya seorang diri setelah suaminya tewas dalam operasi tersebut.
Data dari organisasi HAM juga menyoroti tragedi kemanusiaan yang lebih dalam, yakni setidaknya 122 anak dilaporkan tewas selama kampanye berlangsung. Beberapa di antaranya menjadi target langsung, sementara yang lain menjadi korban salah sasaran atau dampak sampingan dari kekerasan yang meluas. Angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es dari kasus-kasus yang berhasil didokumentasikan oleh para aktivis di lapangan.
Menjelang persidangan di ICC, perjuangan para keluarga korban kini semakin terorganisir. Dengan bantuan organisasi HAM dan para ahli hukum, banyak keluarga telah melatih diri menjadi paralegal untuk mendokumentasikan kasus dan menuntut pertanggungjawaban. Nanette Castillo, salah satu ibu yang anaknya tewas, menegaskan bahwa meski duka masih menyelimuti, ia terus berjuang untuk menuntut keadilan sebagai bagian dari tanggung jawab moral bagi masa depan Filipina.