Singapura mempercepat upaya inklusi penyandang disabilitas dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian yang akan merumuskan rekomendasi komprehensif pada akhir 2026. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) menyatakan hal tersebut pada Minggu (12 Juli), menegaskan bahwa Taskforce on Assurance for Families with Persons with Disabilities bakal menjadi landasan kebijakan jangka panjang bagi keluarga dan individu berkebutuhan khusus.
Satuan tugas yang pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong pada Desember 2025 ini telah memulai proses keterlibatan sejak Januari lalu. Mereka melakukan dialog dengan penyandang disabilitas, pengasuh, pemberi kerja, mitra komunitas, serta pemangku kepentingan utama terkait isu ketenagakerjaan, kehidupan komunitas, dan keterjangkauan layanan. Hingga 10 Juli, tercatat 31 kunjungan engagement telah dilaksanakan ke berbagai penyedia layanan disabilitas, sekolah pendidikan khusus, perusahaan, fasilitas kesehatan, serta keluarga penyandang disabilitas.
Dalam lembar fakta yang diterbitkan, MSF menekankan bahwa rekomendasi mendatang akan berfokus pada penyediaan dukungan perawatan sepanjang tahap kehidupan, penguatan peluang kerja, peningkatan ekosistem dukungan berbasis komunitas, dan menjaga agar layanan disabilitas tetap terjangkau. Pendekatan ini dirancang untuk membantu perencanaan masa depan, akses kerja, serta retensi pekerjaan bagi kelompok rentan tersebut.
Salah satu tantangan krusial yang diidentifikasi ialah kesulitan keluarga dalam menavigasi transisi antar tahapan hidup, terutama ketika harus mengoordinasikan dukungan secara mandiri. MSF mengakui bahwa keluarga sering kali kewalahan saat menghadapi perubahan situasi, sehingga rencana penguatan akses terhadap layanan perencanaan akan dibuat agar mereka dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dengan lebih mudah dan percaya diri.
Di sisi ketenagakerjaan, data menunjukkan tren positif namun masih tertinggal. Rata-rata tingkat kerja penyandang disabilitas meningkat dari 28,2 persen pada 2018/2019 menjadi 34,7 persen pada 2024/2025. Meski demikian, retensi dan penyesuaian dengan tuntutan dunia kerja yang berubah tetap menjadi hambatan. Pemerintah berencana memperkuat kesiapan kerja sejak bangku sekolah, meningkatkan pelatihan ulang (reskilling), serta memperluas variasi peluang kerja melalui dukungan bagi pemberi kerja dan pekerja disabilitas.
Selain pekerjaan, satuan tugas juga akan meningkatkan dukungan agar penyandang disabilitas dan pengasuh mereka tetap terlibat dalam kegiatan komunitas. Layanan berbasis masyarakat dan aktivitas sosial dianggap vital untuk mencegah isolasi. Tak kalah penting, pemerintah berjanji meninjau skema pembiayaan agar layanan disabilitas tidak membebani finansial keluarga, mengingat biaya perawatan jangka panjang kerap menjadi ancaman kemiskinan struktural.
Menurut Menteri Negara MSF Goh Pei Ming, masukan dari sesi engagement sangat berguna dan mempertegas perlunya sistem yang memberikan kontinuitas serta jaminan sepanjang perjalanan hidup. “Kami akan menyempurnakan rekomendasi dan menyiapkan laporan untuk rilis dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya dalam sesi dialog dengan jurnalis. Ia juga menekankan apresiasi atas partisipasi publik yang memberikan perspektif beragam.
Satuan tugas beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh Menteri MSF Masagos Zulkifli. Selain Goh Pei Ming, anggota lainnya mencakup Menteri Negara Kesehatan dan Pembangunan Digital Rahayu Mahzam, Sekretaris Parlemen Senior bidang MSF dan Hukum Eric Chua, Sekretaris Parlemen Senior Ketenagakerjaan dan Keuangan Shawn Huang, serta Sekretaris Parlemen Senior Pendidikan dan Pembangunan Nasional Syed Harun Alhabsyi. Komposisi ini mencerminkan pendekatan lintas sektor yang menyatukan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan digitalisasi.
Inisiatif ini melengkapi Enabling Masterplan 2030 dengan mengambil perspektif berbasis siklus hidup dan berpusat pada keluarga. MSF sebelumnya menyatakan bahwa rekomendasi nantinya akan memberikan peluang lebih luas serta jaminan bagi penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Setelah laporan diluncurkan, satuan tugas akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk implementasi ekosistem dukungan.
Dalam konteks regional, langkah Singapura memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang memiliki jumlah penyandang disabilitas mencapai jutaan namun menghadapi kendala serupa dalam transisi layanan dan ketenagakerjaan. Pendekatan life-course yang terstruktur dapat menginspirasi kebijakan di tanah air, terutama dalam memperkuat koordinasi antar kementerian. Bagi industri teknologi Indonesia, rekomendasi ini membuka peluang pengembangan solusi asistif, platform kerja inklusif, dan layanan digital yang mempermudah akses informasi bagi penyandang disabilitas serta keluarga mereka.
Revolusi digital sejatinya dapat menjadi penguat bagi inklusi jika dirancang dengan prinsip aksesibilitas. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pemberi kerja harus diiringi oleh infrastruktur teknologi yang ramah disabilitas. Ke depan, investasi pada kecerdasan buatan untuk alat bantu, pelatihan jarak jauh, dan sistem pendampingan berbasis aplikasi dapat menjadi katalisator terwujudnya masyarakat yang setara dan tangguh di Asia Tenggara.