JAKARTA — Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengeluarkan seruan keras bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menolak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar, sambil menegaskan komitmen blok untuk mempertahankan otonomi strategis melalui kerangka kerja sama yang inklusif dan berbasis aturan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam The Inaugural ERIA–ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Lecture Series yang digelar di Jakarta, 9 Juli 2026, sebuah momen yang menandai peluncuran forum diskusi rutin bertajuk ERIA-ASEAN AOIP Lecture Series.
Dalam sambutannya, Kao menegaskan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) bukan sekadar dokumen diplomatik, melainkan kompas strategis yang menawarkan alternatif tata kelola kawasan: terbuka, inklusif, dan mengedepankan hukum internasional. "Pendekatan ini memungkinkan ASEAN bekerjasama dengan semua mitra dialog tanpa harus memilih pihak, sambil menjaga kemampuan untuk menentukan jalan dan kepentingan kita sendiri," ujarnya. Konteks pernyataan ini semakin relevan mengingat eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok, serta fragmentasi rantai pasokan global yang mulai mengancam ketahanan ekonomi negara-negara berkembang.
Kao menyoroti tiga pilar kerja sama konkret yang harus dipercepat: infrastruktur berkelanjutan, transformasi digital, dan keamanan ekonomi. Ketiga bidang ini saling terkait erat; misalnya, investasi infrastruktur digital tanpa kerangka keamanan siber yang kuat akan menciptakan kerentanan baru, sedangkan keamanan ekonomi tidak terlepas dari ketahanan rantai pasokan maritim yang melewati selat-strategis seperti Malaka dan Singapura. Ia mengungkapkan bahwa ASEAN dan Jepang telah menyelesaikan sekitar 81 persen agenda aksi dalam Rencana Implementasi bersama, bukti nyata bahwa arsitektur kerja sama yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat di seluruh kawasan.
Perspektif yang sejalan disampaikan oleh Nobuhiro Aizawa, Dekan sekaligus Managing Director ERIA School of Government. Ia menekankan bahwa Indo-Pasifik telah menikmati dekade perdamaian dan stabilitas relatif, prestasi yang tidak boleh diambil untuk dikira. "Sudah saatnya kita memperkuat norma dan pendekatan yang dibangun bersama, sambil terus menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan," kata Aizawa. Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran para pengamat bahwa arsitektur keamanan tradisional berbasis aliansi bilateral (hub-and-spokes) berisiko mengikis sentralitas ASEAN jika tidak diseimbangkan dengan mekanisme multilateral yang inklusif.
Peluncuran seri kuliah ini, menurut Presiden ERIA Tetsuya Watanabe, merupakan respons strategis terhadap kebutuhan mendesak: memperkuat perspektif Asia Tenggara dalam diskursus global. "Melalui ERIA-ASEAN AOIP Lecture Series yang digagas oleh Sekjen Kao Kim Hourn, ERIA ingin memastikan suara ASEAN tidak hanya terdengar, tapi juga menentukan agenda," ujar Watanabe. Inisiatif ini datang tepat pada momen sepuluh tahun Indo-Pacific Free and Open (FOIP), visi yang dikemukakan Jepang dan kemudian diadopsi berbagai negara, termasuk Australia, India, dan AS. Simposium khusus AOIP-FOIP yang mengikuti kuliah perdana justru dirancang untuk mengeksplorasi sinergi, bukan kompetisi, antara kedua kerangka tersebut.
Dalam simposium tersebut, isu keamanan siber muncul sebagai prioritas mendesak. Chheang Vannarith, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Kamboja, memperingatkan bahwa penipuan online dan ketidakpercayaan platform digital mengancam fondasi ekonomi digital yang tumbuh pesat di kawasan. "Kita perlu membangun platform digital dan ekonomi digital yang terpercaya. Sinergi antara keamanan siber dan ekonomi digital bukan pilihan, tapi keharusan," tegasnya. Data ASEAN menunjukkan kerugian ekonomi akibat kejahatan siber capai puluhan miliar dolar per tahun, angka yang diperkirakan akan melonjak seiring percepatan adopsi AI dan layanan keuangan digital.
Dari sudut geo-ekonomi, Maria Monica Wihardja, Koordinator Program Media, Teknologi, dan Masyarakat di ISEAS-Yusof Ishak Institute, menilai perbedaan nuansa antara AOIP dan FOIP justru menjadi kekuatan. AOIP yang lebih fleksibel dan berbasis konsensus melengkapi FOIP yang lebih normatif dan berorientasi pada kebebasan navigasi serta hukum laut. "Keduanya bisa saling melengkapi dalam mencari sinergi pada kepentingan ekonomi ASEAN," ujarnya. Analisis ini relevan bagi Indonesia yang sedang mendorong negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) upgrade dan kerangka ekonomi digital ASEAN (DEFA), di mana harmonisasi standar data dan e-commerce menjadi kunci.
Secara keseluruhan, acaranya mengirim sinyal jelas: ASEAN menolak pasif menjadi arena proksi, dan memilih peran aktif sebagai arsitek tata kelola kawasan. Bagi Indonesia, sebagai anggota terbesar dan penggerak sentralitas ASEAN, momentum ini menuntut diplomasi yang lebih proaktif — tidak hanya di meja negosiasi, tapi juga dalam membangun kapasitas domestik: ketahanan siber, infrastruktur digital inklusif, dan kerangka regulasi yang menarik investasi berkualitas. Ke depan, keberhasilan AOIP Lecture Series diukur bukan dari jumlah pertemuan, tapi dari kemampuannya menerjemahkan diskursus tingkat tinggi menjadi kebijakan nyata yang dirasakan UMKM di Sorong, startup di Bandung, dan nelayan di Natuna.