Pemerintah Hong Kong menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pengusutan tragedi kebakaran di Tai Po yang terjadi pada November lalu. Sekretaris Keamanan, Chris Tang Ping-keung, menyatakan bahwa otoritas hukum akan melakukan penangkapan dan penuntutan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kesalahan, tanpa perlu menunggu pembentukan komisi penyelidikan resmi yang memiliki kewenangan hukum penuh.
Dalam wawancara eksklusif, Chris Tang menegaskan bahwa aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas terhadap individu yang menolak memberikan kesaksian di depan komite independen. Menurutnya, tidak ada batasan dalam hal akuntabilitas untuk menentukan pihak mana saja yang bertanggung jawab atas musibah yang menelan korban tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran di komite hanyalah satu aspek, namun bukti hukum tetap menjadi prioritas utama untuk menjerat pelaku.
Sebelumnya, komite independen yang dibentuk untuk menyelidiki kebakaran di Wang Fuk Court memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kewenangan statuter yang dapat memaksa saksi untuk hadir. Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan penyintas dan masyarakat setempat, karena dikhawatirkan figur-figur kunci yang terlibat dalam kegagalan prosedur keselamatan dapat menghindari konsekuensi hukum.
Hasil dengar pendapat komite sejauh ini telah mengungkap serangkaian kegagalan sistemik dari berbagai departemen pemerintah dalam mendeteksi risiko kebakaran. Investigasi menunjukkan bahwa proyek renovasi di lokasi tersebut mengabaikan standar keselamatan yang krusial. Salah satu temuan utama adalah penggunaan material yang tidak tahan api dalam skala besar yang mempercepat penyebaran api.
Lebih lanjut, ditemukan pula fakta mengenai pemasangan papan busa poliuretan untuk menutupi jendela serta penggunaan jaring perancah yang tidak memenuhi kriteria tahan api. Selain itu, penghapusan jendela tahan api dari jalur darurat secara signifikan memperburuk situasi saat kebakaran terjadi. Temuan-temuan ini menjadi bukti nyata adanya kelalaian dalam pengawasan proyek renovasi properti di Hong Kong.
Chris Tang menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan celah hukum menghalangi keadilan bagi para korban. Dengan mengandalkan bukti-bukti fisik dan hasil investigasi teknis, aparat keamanan Hong Kong berjanji untuk terus mengejar tanggung jawab pihak-pihak terkait, baik dari pihak kontraktor maupun pengelola properti, demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.