Ketegangan politik di Filipina memuncak setelah Rodante Marcoleta, seorang senator yang dikenal sebagai sekutu dekat Wakil Presiden Sara Duterte-Carpio, ditangkap oleh pihak berwenang pada Senin (waktu setempat). Penangkapan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum dimulainya sidang pemakzulan krusial yang dapat menentukan masa depan politik sang Wakil Presiden.
Marcoleta, yang seharusnya bertindak sebagai salah satu senator-hakim dalam proses persidangan tersebut, dituduh terlibat dalam kasus korupsi besar atau 'plunder'. Berdasarkan aturan hukum di Filipina, dakwaan tindak pidana korupsi jenis ini tidak memungkinkan terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan atau jaminan, yang secara otomatis melumpuhkan partisipasinya dalam kegiatan legislatif.
Kasus ini bermula dari temuan Kantor Ombudsman yang menduga Marcoleta menerima dana ilegal sebesar 75 juta peso atau setara dengan 1,2 juta dolar AS dari donor swasta selama kampanye Senat 2025. Tindakan ini dianggap melanggar undang-undang anti-korupsi yang sangat ketat di Filipina, sehingga pengadilan anti-korupsi mengeluarkan surat perintah penangkapan beserta larangan bepergian ke luar negeri.
Hakim Karl Miranda, dalam keterangannya, menyatakan bahwa setelah mengevaluasi seluruh bukti dan catatan yang ada, pengadilan menemukan cukup alasan atau 'probable cause' bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan. Penangkapan Marcoleta dilakukan langsung di lingkungan pengadilan saat ia berupaya mengajukan keberatan atas perintah penahanan tersebut.
Dalam pernyataannya kepada awak media sesaat setelah ditangkap, Marcoleta menegaskan niatnya untuk kooperatif dan tidak berupaya melarikan diri dari proses hukum. Ia menyatakan komitmennya untuk menghadapi tuduhan tersebut sesuai dengan pemahamannya mengenai hukum yang berlaku di Filipina, meski statusnya sebagai senator kini berada di ujung tanduk.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai dampak langsung dari penangkapan salah satu hakim pemakzulan ini terhadap keberlangsungan sidang terhadap Sara Duterte-Carpio. Jika nantinya dinyatakan bersalah oleh dua pertiga suara di Senat yang beranggotakan 24 orang, Duterte-Carpio terancam dilarang mencalonkan diri dalam Pemilu 2028, posisi di mana ia saat ini merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Presiden Ferdinand Marcos Jr.