Tehran mengeluarkan desakan keras kepada Washington agar mematuhi perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua negara pada Juni lalu, di tengah memuncaknya ketegangan di Selat Hormuz. Juru bicara militer Iran Brigjen Mohammad Akraminia dalam siaran televisi nasional IRIB pada Minggu menuturkan bahwa intervensi AS menciptakan rute ilegal di selat tersebut telah memicu ketidakamanan regional. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran akan tegas membela hak rakyatnya.
Selat Hormuz adalah jalur maritim strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra internasional, dilewati sekitar sepertiga ekspor minyak dunia. Penutupan atau gangguan keamanan di perairan ini langsung berdampak pada harga energi global dan rantai pasok. Bagi Indonesia yang bergantung pada impor minyak dan gas, stabilitas selat ini krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.
Kesepakatan damai Juni lalu antara Teheran dan Washington digadang-gadang sebagai kerangka de-eskalasi setelah krisis sebelumnya. Namun, saling tuduh pelanggaran kini mengikis kepercayaan. Militer Iran mengklaim AS melanggar dengan membuat rute sendiri, sementara CENTCOM menyatakan serangan mereka balasan atas penembakan kapal dagang dan penutupan sepihak selat itu, yang menyebabkan satu orang hilang.
Eskalasi terkini bermula dari serangan rudal dan drone Iran ke pangkalan AS di negara-negara Teluk. Amerika merespons dengan gelombang ketiga serangan menyasar instalasi radar, rudal, dan drone di Iran selatan. Pertukaran serangan ini menunjukkan pola konflik berulang yang berisiko meluas menjadi perang terbuka melibatkan kekuatan besar.
Akraminia menambahkan bahwa militer Iran secara berkala memperbarui daftar sasaran tembaknya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kalibrasi pertahanan yang siap siaga. Di sisi lain, perbaruan target mencerminkan strategi deterrence berbasis intelijen untuk mencegah provokasi lebih lanjut di perairan kritis.
Dari sudut pandang teknologi pertahanan, penggunaan drone dan rudal presisi serta penargetan radar menunjukkan pergeseran ke perang hibrida modern. Aset surveilans menjadi prioritas karena menentukan deteksi dini. Hal ini relevan dengan industri teknologi Indonesia yang mulai mengembangkan kemandirian drone dan sistem pertahanan, sekaligus mengingatkan kerentanan rantai pasok komponen elektronik global.
Dampak ekonomi mulai terasa melalui kenaikan premi asuransi pelayaran dan potensi pengalihan rute yang memanjangkan waktu pengiriman barang. Komponen teknologi dan bahan baku industri dari Timur Tengah atau Eropa dapat tertunda, memengaruhi sektor manufaktur dan digital di Indonesia. Volatilitas harga energi juga berpotensi menekan inflasi domestik.
Di arena diplomasi, badan internasional dituntut proaktif mencegah miskalkulasi. Debat hukum mengenai hak lintas damai di bawah UNCLOS 1982 perlu dipertegas agar tidak ada pihak yang sepihak menutup selat. Tanpa resolusi, ketegangan Selat Hormuz akan terus mengancam perdamaian dunia dan pemulihan ekonomi pasca-krisis.