Senat Amerika Serikat pada Selasa (14/7) menolak memulai debat atas Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2026, mengakhiri upaya partai Republic untuk mengesahkan anggaran militer sebesar 1,15 triliun dolar yang diajukan Presiden Donald Trump. Hasil suara 50-46, hampir sepenuhnya mengikuti garis partai, gagal mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk memajukan legislasi ini ke tahap pembahasan penuh.
Penolakan ini menandai kekalahan langka bagi salah satu undang-undang wajib lewat (must-pass legislation) yang paling krusial di Kongres AS. NDAA biasanya menjadi kendaraan legislatif untuk mengotorisasi seluruh pengeluaran Pentagun, mulai dari gaji personel hingga program persenjataan strategis. Kegagalan memajukan bill ini menciptakan ketidakpastian bagi perencanaan anggaran militer AS untuk tahun fiskal mendatang.
Pemicu utama penolakan Demokrat adalah eskalasi militer Trump terhadap Iran. Sejak awal tahun 2026, administrasi Trump melancarkan serangkaian serangan udara dan operasi siber terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran, tanpa persetujuan formal Kongres. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuding NDAA sebagai "surat izin" bagi administrasi untuk melanjutkan operasi militer melawan Iran tanpa pengawasan legislatif. "Kita tidak bisa mendebat undang-undang keamanan nasional paling sentral sambil mengabaikan krisis keamanan nasional paling mendesak," kata Schumer sebelum pemungutan suara.
Di luar Kongres, koalisi 14 organisasi hak sipil, kebijakan luar negeri, dan antiperang — termasuk American Civil Liberties Union, J Street, CODEPINK, dan Win Without War — mengirim surat kepada senator menuntut jaminan pemungutan suara amandemen yang melarang pendanaan untuk apa yang mereka sebut "perang tidak sah Trump terhadap Iran." Koalisi berargumen bahwa Kongres harus menggunakan "kekuangan dompet" (power of the purse) konstitusional untuk menegakkan otoritasnya atas keputusan perang.
Namun, perang Iran bukan satu-satunya batu sandungan. Versi NDAA yang diajukan Senat juga memuat ketentuan yang memperdalam ikatan militer dan intelijen dengan Israel, memicu keberatan internal partai Demokrat. Salah satu pasal kunci mewajibkan Pentagun menunjuk pejabat khusus untuk mengoordinasikan kerja sama teknologi pertahanan AS-Israel, mencakup penelitian senjata bersama, produksi, dan integrasi sistem militer kedua negara.
Pasal tersebut juga mencantumkan keharusan "data fusion" — penggabungan umpan dari banyak sensor dan sumber intelijen ke dalam satu gambaran penargetan. Human Rights Watch pada Juni 2026 memperingatkan bahwa arsitektur semacam ini bisa membuat AS menyerap intelijen Israel yang dikumpulkan melalui program survei massa yang bermasalah. Undang-Undang Otorisasi Intelijen 2027, yang biasanya dibahas beriringan dengan NDAA, juga berisi langkah perluasan berbagi intelijen dengan Israel.
Keberatan ini mencerminku pergeseran tektonik di dalam Partai Demokrat. Enam senator Demokrat senior — Chris Van Hollen, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Ed Markey, Jeff Merkley, dan Peter Welch — menandatangani surat "Dear Colleague" minggu lalu, meminta rekan-rekan mereka menolak memajukan NDAA sebelum ketentuan-ketentuan tersebut didebatkan. "Sebagai Demokrat di Senat, kita tidak seharusnya memberikan suara yang memaksa [Trump] memperdalam hubungan AS dengan pemerintahan ekstrim Netanyahu," tulis mereka.
Dalam video di X sebelum pemungutan suara, Van Hollen menuduh bill ini membuka jalan bagi "anggaran membengkak" Pentagun dan menempatkan "tanpa batasan pada perang ilegal Trump melawan Iran." Ia juga menyoroti ketentuan tentang Israel yang "sedikit mendapat perhatian dan diam-diam merayap masuk." Van Hollen bertanya: "Mengapa Kongres AS memerintahkan cabang eksekutif berbagi lebih banyak intelijen, apa pun yang dilakukan pemerintah Israel?"
Data survei Reuters/Ipsos Juni 2024 memperkuat narasi pergeseran ini: rating kesukaan Israel di kalangan pemilih Demokrat anjlok drastis dari 59 persen (2018) menjadi hanya 22 persen (Mei 2024). Penurunan ini berkorelasi dengan perang Gaza yang berlangsung lama, tekanan internasional soal hukum humaniter, dan retorik pemerintahan Netanyahu yang dinilai semakin ke kanan. Perubahan demografi pemilih Demokrat — lebih muda, lebih beragam ras, dan lebih progresif — mendorong posisi partai yang lebih kritis terhadap Israel.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung lama solusi dua negara untuk Palestina-Israel, kebijakan AS di Timur Tengah memengaruhi stabilitas regional dan harga energi global. Eskalasi perang Iran — produsen minyak utama — berpotensi mengganggu pasokan dan menaikkan harga minyak dunia, yang berdampak langsung pada inflasi dan defisit anggaran Indonesia. Di sisi lain, penolakan Demokrat terhadap NDAA menunjukkan bahwa kontrol sipil atas militer dan pembatasan eksekutif dalam hal perang tetap menjadi isu hidup di demokrasi matang — pelajaran bagi reformasi pertahanan di Indonesia.
Langkah selanjutnya yang kemungkinan besar adalah negosiasi tertutup antara pemimpin partai untuk mencari kompromi, mungkin dengan memisahkan ketentuan kontroversial Israel atau menambahkan amandemen batasan perang Iran. Namun, dengan pemilu paruh waktu November 2026 mendekat, ruang manuver semakin sempit. Jika NDAA gagal lewat sebelum akhir tahun fiskal 30 September, Kongres harus menerbitkan resolusi lanjutan (continuing resolution) untuk menghindari shutdown Pentagun — skenario yang semakin realistis mengingat polarisasi saat ini.