Senat Amerika Serikat secara resmi telah memberikan suara untuk menggunakan wewenang perang guna memaksa Presiden Donald Trump menghentikan kampanye militer melawan Iran. Keputusan ini mengharuskan presiden untuk segera menarik pasukan atau meminta persetujuan kongres sebelum melakukan tindakan militer lebih lanjut. Pemungutan suara ini menandai upaya kesepuluh yang dilakukan Kongres untuk mengendalikan keterlibatan militer AS dalam konflik yang melibatkan Israel dan Iran tersebut.
Langkah ini sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau di DPR pada 3 Juni dengan perolehan suara 215 berbanding 208, sebelum akhirnya Senat mengesahkannya dengan perolehan suara 50-48 pada hari Selasa. Meskipun Partai Republik yang dipimpin Trump memegang mayoritas tipis di kedua majelis, dukungan lintas partai tetap berhasil mendorong resolusi ini, mencerminkan ketegangan internal yang meningkat terkait kebijakan luar negeri pemerintah saat ini.
Dalam pidatonya di lantai Senat, tokoh senior Demokrat Chuck Schumer mengkritik keras kebijakan Trump. Schumer menyatakan bahwa janji kampanye Trump untuk menekan Iran secara maksimal justru menghasilkan kekacauan, kebingungan, dan biaya yang sangat besar bagi rakyat Amerika. Ia menyebut konflik ini sebagai salah satu kesalahan kebijakan luar negeri paling fatal dalam sejarah Amerika Serikat.
Ketidakpopuleran perang ini tercermin dari data survei terbaru. Jajak pendapat yang dirilis oleh Reuters dan Ipsos menunjukkan bahwa hanya 24 persen responden yang menganggap biaya perang tersebut sepadan. Sentimen negatif ini menjadi pendorong utama bagi para anggota parlemen untuk bertindak lebih tegas dalam membatasi wewenang eksekutif presiden dalam mengobarkan konflik bersenjata.
Sebanyak empat senator dari Partai Republik secara mengejutkan membelot dari garis partai untuk mendukung resolusi ini, yaitu Bill Cassidy, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan Rand Paul. Sebaliknya, John Fetterman dari Partai Demokrat menjadi satu-satunya anggota partainya yang memberikan suara menentang langkah tersebut. Ketidakpastian politik ini menunjukkan perpecahan mendalam di Washington terkait eskalasi konflik di Timur Tengah.
Resolusi ini secara eksplisit menginstruksikan Presiden untuk menarik pasukan AS dari permusuhan dengan Iran, kecuali jika ada otorisasi perang resmi atau izin khusus dari Kongres. Meskipun demikian, resolusi tersebut tetap memberikan ruang gerak terbatas bagi militer untuk tetap bertahan di Timur Tengah guna mencegah ancaman serangan mendadak terhadap AS atau sekutu-sekutunya, yang menjadi kompromi krusial dalam draf final peraturan tersebut.