Senator terpilih asal Michigan, Abdul El Sayed, menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan aliran bantuan militer ke Israel. Keputusan yang rencananya akan dieksekusi pada akhir tahun 2026 ini menjadi sorotan dunia karena dinilai sebagai perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Washington terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah.
Dalam wawancara dengan MS Now yang dirilis Kamis (5/11), El Sayed menegaskan bahwa penghentian subsidi militer tersebut merupakan langkah yang tepat. Ia secara eksplisit menolak penggunaan dana pajak rakyat Amerika untuk membiayai operasi militer yang dianggapnya merugikan. Bagi El Sayed, sudah saatnya Amerika Serikat menghentikan pendanaan bagi entitas asing yang dinilai telah melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Langkah Trump ini mencakup penghentian bantuan keuangan dengan nilai fantastis, yakni sekitar US$4 miliar atau setara Rp72,5 triliun. Angka ini bukanlah nominal kecil bagi stabilitas anggaran pertahanan Israel, yang selama puluhan tahun sangat bergantung pada dukungan Washington. Trump mengklaim bahwa kebijakan ini telah disepakati bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sejak beberapa bulan lalu dengan dalih bahwa ekonomi Israel kini sudah cukup mandiri.
Kendati demikian, pengumuman ini memicu guncangan di internal pemerintahan Israel. Berbagai instansi strategis, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertahanan Israel, dilaporkan tidak memiliki informasi awal mengenai rencana tersebut. Para pejabat di Tel Aviv saat ini tengah melakukan audit mendalam untuk memahami implikasi jangka panjang dari pemutusan aliran dana tersebut terhadap kesiapan militer mereka.
Ketidakpastian ini juga diakui oleh media lokal Israel, KAN, yang menyebut bahwa pengumuman tersebut muncul secara mendadak. Meskipun dialog antara diplomat kedua negara terus berjalan, namun mekanisme teknis penghentian bantuan ini belum terkoordinasi dengan baik di tingkat badan profesional. Situasi ini menciptakan dinamika baru yang menantang hubungan bilateral AS-Israel di masa depan.
El Sayed sendiri menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak boleh disamakan dengan antisemitisme. Ia menolak narasi yang sering digunakan untuk membungkam oposisi terhadap tindakan militer Israel dengan tuduhan kebencian rasial. Baginya, pemisahan antara kritik kebijakan negara dan identitas agama adalah hal krusial dalam ruang diskusi politik yang sehat.
Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki resonansi politik yang cukup kuat. Sebagai negara dengan dukungan diplomatik yang konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, langkah Amerika Serikat dalam membatasi bantuan ke Israel sering kali dipandang sebagai celah bagi pergeseran geopolitik global. Jika Amerika benar-benar menarik diri dari pendanaan militer tersebut, pengaruh kekuatan besar lainnya di Timur Tengah diprediksi akan semakin dominan.
Secara ekonomi, dampak dari kebijakan ini bagi Indonesia mungkin tidak bersifat langsung. Namun, stabilitas di Timur Tengah selalu memiliki korelasi dengan fluktuasi harga energi global. Jika penghentian bantuan ini memicu eskalasi konflik baru atau justru menekan Israel untuk lebih kooperatif dalam perundingan damai, dampaknya akan terasa pada stabilitas pasar komoditas yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia.
El Sayed menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintahan Trump dalam isu spesifik ini. Ia melihat adanya titik temu yang unik antara pandangan progresifnya dengan kebijakan isolasionis yang kerap diusung oleh Trump. Kerjasama lintas partai dalam isu kebijakan luar negeri seperti ini sangat jarang terjadi di Washington, sehingga langkah El Sayed menjadi perhatian publik yang signifikan.
Ke depan, dunia akan menyaksikan bagaimana Israel merespons tekanan finansial ini. Apakah mereka akan mencari alternatif pendanaan lain atau justru terpaksa mengubah strategi pertahanan mereka secara radikal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi pusat perhatian para pengamat geopolitik internasional.
Washington di sisi lain menegaskan bahwa meski bantuan tahunan dihentikan, mereka tetap berkomitmen untuk membantu sekutunya dalam kondisi darurat yang mendesak. Pernyataan ini memberikan ruang bagi Trump untuk tetap menjaga pengaruh di kawasan, meskipun keran bantuan rutin telah ditutup.
Transisi kebijakan ini akan menjadi ujian bagi legitimasi Trump di mata pendukungnya sekaligus menguji ketahanan militer Israel. Bagi masyarakat internasional, kebijakan ini menandai babak baru dalam peta kekuatan global yang semakin tidak terduga.