Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pada pekan ini, hanya beberapa minggu setelah menandatangani kesepakatan awal yang dirancang untuk mengakhiri perang secara permanen. Eskalasi terbaru dipicu oleh tembakan Iran terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, yang langsung direspons Washington dengan serangan udara ke pantai selatan Iran dan sejumlah wilayah lainnya.
Presiden AS Donald Trump telah melaporkan kepada Kongres bahwa permusuhan resmi kembali berjalan. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara bernegosiasi dengan Tehran adalah melalui kekuatan militer. Di sisi lain, pemerintah Iran menyatakan tidak akan tunduk pada ancaman maupun agresi dari Washington.
Ketegangan kali ini berawal dari insiden di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra internasional. Iran menembakkan senjata ke arah kapal yang melintas, tindakan yang dianggap AS sebagai pelanggaran keamanan maritim. Washington lantas melanjutkan operasi serangan udara yang sebelumnya sempat dihentikan menyusul penandatanganan kesepakatan awal.
Kesepakatan yang diteken beberapa minggu lalu sebenarnya bertujuan sebagai kerangka menuju perjanjian final penghentian perang. Namun, sengketa terkait kontrol atas Selat Hormuz membuat niat damai itu rapuh sejak hari pertama. Pakar menyebut bahwa saluran diplomasi belum sepenuhnya mati, tetapi ruang geraknya makin sempit karena retorika kedua belah pihak yang saling menekan.
Posisi geografis Selat Hormuz membuat konflik ini berdampak langsung pada rantai pasok energi global. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut. Ketika AS dan Iran saling bombardir, harga komoditas dan premi asuransi pengiriman langsung merangkak naik, menciptakan ketidakpastian bagi negara importir seperti Indonesia.
Bagi Indonesia, gejolak di Timur Tengah bukan sekadar berita luar negeri. Negara kita mengimpor mayoritas kebutuhan minyak mentah dan gas dari kawasan tersebut. Kenaikan harga energi akibat konflik ini berpotensi mengerek subsidi BBM dalam negeri dan memperlebar defisit neraca perdagangan. Pelaku usaha logistik lokal juga akan merasakan tekanan biaya angkut impor.
Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa stabilitas Selat Hormuz berkorelasi dengan inflasi pangan dan transportasi di daerah sendiri. Berbeda dengan AS yang memiliki cadangan strategis dan produsen shale oil, Indonesia tidak memiliki bantalan suplai energi setara. Oleh karena itu, setiap eskalasi di sana langsung memicu kerentanan ekonomi di sini.
Dampaknya tidak terbatas pada sektor migas. Investor asing cenderung menarik modal dari pasar emerging market saat risiko geopolitik meningkat. Hal ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah dan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas. Efek berantai itu sering kali dirasakan oleh kelas menengah ke bawah melalui mahalnya harga barang kebutuhan.
Kenneth Katzman, senior fellow di The Soufan Center, menilai bahwa penggunaan kekuatan militer justru memperkecil peluang tercapainya kesepakatan jangka panjang. Alan Eyre, mantan anggota tim perunding nuklir AS-Iran, memandang bahwa jalur diplomatik masih mungkin dibuka asalkan ada pihak yang mau turun dari retorika keras. Sementara itu, Mehran Kamrava dari Georgetown University menyebut struktur politik domestik kedua negara membuat konsesi sulit diberikan tanpa tekanan internal yang kuat.
Trump bersikeras bahwa ancaman senjata adalah bahasa yang dipahami Tehran. Sebaliknya, pejabat Iran menolak mentah-mentah narasi tersebut dan mengklaim serangan mereka murni bentuk pertahanan kedaulatan. Pertentangan narasi ini membuat mediasi internasional, termasuk dari negara Teluk dan Uni Eropa, sulit mendapat titik temu.
Ke depan, eskalasi diperkirakan akan berlanjut selama tidak ada mekanisme pengawasan bersama di Selat Hormuz. Beberapa analis menyarankan pembentukan satuan pengamanan maritim multinasional sebagai jalan tengah. Namun, dengan Kongres AS sudah menerima pemberitahuan resmi permusuhan, ruang untuk gencatan senjata spontan tampak tertutup dalam waktu dekat.
Tren yang muncul adalah pergeseran fokus dari perundingan nuklir ke keamanan pelayaran. Jika pola ini bertahan, harga energi global akan terus volatil dan negara berkembang harus menyiapkan skenario mitigasi fiskal. Indonesia dapat mempercepat diversifikasi energi dan percepatan program biodiesel guna meredam guncangan eksternal yang tidak bisa dikendalikan dari Jakarta.