Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pada Juli 2026, hanya beberapa pekan setelah menandatangani kesepakatan awal yang dirancang untuk mengakhiri perang secara permanen. Eskalasi terbaru dipicu oleh tembakan Iran ke kapal yang melintas di Selat Hormuz, yang langsung direspons Washington dengan serangan udara ke pantai selatan Iran dan sejumlah wilayah lainnya.
Presiden Donald Trump telah melaporkan kepada Kongres bahwa permusuhan resmi kembali berlangsung. Ia menegaskan bahwa satu-satunya cara bernegosiasi dengan Tehran adalah melalui kekuatan militer. Pernyataan itu menandai runtuhnya harapan singkat akan perdamaian setelah kesepakatan awal ditandatangani beberapa minggu sebelumnya.
Konflik terkini berakar pada sengketa kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra internasional. Iran sebelumnya mengancam akan menutup selat jika hak maritimnya dianggap dilanggar. Washington memandang manuver itu sebagai provokasi langsung terhadap kepentingan keamanan global.
Kesepakatan awal yang diteken bulan lalu sejatinya memuat peta jalan menuju kesepakatan final. Namun, rentang waktu yang terlalu pendek dan ketiadaan mekanisme pengawasan membuatnya rapuh. Ketika Tehran melepaskan tembakan ke kapal komersial, Washington langsung meninggalkan saluran diplomasi dan beralih ke opsi militer.
Tehran bersikeras tidak akan tunduk pada ancaman maupun agresi dari Washington. Posisi ini memperkecil ruang kompromi, mengingat kedua belah pihak sama-sama mengandalkan pendekatan hard power. Masyarakat internasional kini cemas konflik bersenjata akan meluas menjadi perang terbuka di Timur Tengah.
Bagi Indonesia, gejolak di Selat Hormuz berdampak langsung pada harga energi. Sebagai negara pengimpor minyak dan gas, kenaikan premi asuransi kapal serta biaya logistik maritim akan membebani neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 70 persen kebutuhan minyak mentah nasional bergantung pada pasokan luar negeri, sebagian besar melewati rute Timur Tengah.
Pelaku usaha logistik domestik sudah mengantisipasi volatilitas harga bahan bakar. Kementerian Perhubungan memperkirakan tarif angkutan laut regional naik jika ketegangan tidak mereda dalam sebulan ke depan. Di sisi lain, konsumen akhir berisiko menanggung inflasi dari sektor transportasi dan pangan yang terhubung dengan rantai pasok impor.
Tidak seperti kawasan Teluk, Indonesia memiliki jalur alternatif melalui Selat Malaka dan Lombok. Namun, pengalihan rute membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis energi agar shock supply tidak langsung merusak stabilitas harga dalam negeri.
Kenneth Katzman, senior fellow di The Soufan Center, menilai eskalasi ini menunjukkan kegagalan diplomasi bertahap tanpa jaminan keamanan bagi kedua pihak. Alan Eyre, mantan anggota tim perunding nuklir AS-Iran, memperingatkan bahwa retorika militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan. Sementara itu, Mehran Kamrava dari Georgetown University memandang sengketa Hormuz sebagai simpul utama yang sulit diputus tanpa konsesi politik besar.
Trump bersikeras menggunakan tekanan senjata sebagai pintu masuk negosiasi. Iran membalas dengan penolakan tegas terhadap segala bentuk ultimatum. Polarisasi ini membuat mediator internasional kehilangan pijakan netral untuk menengahi.
Proyeksi ke depan menunjukkan risiko perang menyeluruh semakin nyata jika serangan udara berlanjut. Pasar minyak global diperkirakan akan bereaksi liar, dan negara importir seperti Indonesia harus menyiapkan skenario mitigasi jangka pendek. Tanpa gencatan senjata yang mengikat, kesepakatan damai yang ditargetkan tahun ini berpotensi gagal total.
Di tengah ketidakpastian, parlemen AS akan mempertimbangkan batas otoritas militer presiden dalam konflik luar negeri. Tehran diprediksi akan mencari dukungan dari kekuatan non-Barat untuk menyeimbangkan tekanan. Dinamika ini akan terus membentuk peta geopolitik energi dunia dalam beberapa kuartal mendatang.