Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan militer keenam berturut-turut ke Iran pada Kamis malam, memperebutkan kendali atas Selat Hormuz yang kini tertutup sepenuhnya. Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kapasitas militer Teheran sekaligus memperketat blokade di perairan strategis tersebut.
Serangan terbaru menyasar sejumlah lokasi di dekat Selat Hormuz. Media negara Iran melaporkan rudal AS jatuh di sekitar Pulau Qeshm, Kota Bandar Abbas, dan Bushehr yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Dua jembatan di Provinsi Hormozgan ikut terkena serangan, di mana BBC memverifikasi satu serangan pada jembatan di barat Bandar Abbas.
Ketegangan memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghantam jembatan dan infrastruktur sipil Iran apabila negara itu menolak kembali ke meja perundingan. Ancaman serupa pernah dilontarkan Trump pada April, ketika ia menyebut akan membombardir fasilitas publik termasuk pembangkit listrik. Tindakan tersebut menuai kecaman karena melanggar Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi objek esensial bagi warga sipil.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk menegaskan bahwa serangan sengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur mereka merupakan kejahatan perang. Larangan tersebut tertuang jelas dalam hukum humaniter internasional yang mengatur perilaku negara saat berkonflik bersenjata.
Centcom juga mengonfirmasi bahwa Marinir AS menaiki sebuah kapal tanker minyak di Teluk Oman sebagai bagian dari blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan sejak Selasa malam. Militer AS mengalihkan tiga kapal komersial yang mencoba menerobos blokade tersebut. Sebelumnya, antara 13 April hingga 18 Juni, pasukan AS melumpuhkan sembilan kapal dan mengarahkan ulang lebih dari 140 kapal niaga dalam operasi serupa.
Penutupan Selat Hormuz berdampak langsung terhadap rantai pasok energi global. Selat tersebut menjadi jalur utama ekspor minyak Timur Tengah, dan penghentian total operasinya memicu kekhawatiran kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Bagi Indonesia yang mengimpor mayoritas kebutuhan energi, gangguan ini berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperbesar subsidi BBM dalam negeri.
Di sisi lain, eskalasi militer ini menguji keseriusan kesepakatan awal penghentian perang. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan Trump tetap membuka peluang dialog dengan Iran. Namun, ia menegaskan presiden tidak akan membiarkan Teheran menembaki kapal di selat tanpa konsekuensi.
Iran membalas dengan melaporkan serangan ke basis militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain pada Kamis pagi. Pertukaran tembakan itu terjadi setelah Trump memperingatkan Iran agar bersikap kooperatif atau menghadapi tindakan lebih lanjut. Negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan negaranya tidak punya alasan mematuhi kesepakatan yang tidak menguntungkan, serta menekankan keamanan nasional bergantung pada pengaturan Iran di Selat Hormuz.
Dari perspektif Indonesia, konflik ini relevan karena stabilitas harga energi merupakan fondasi ekonomi nasional. Kementerian ESDM biasanya merujuk pada indeks minyak dunia untuk menetapkan harga pokok penjualan BBM. Apabila Selat Hormuz tetap tertutup, Pertamina terpaksa mencari pasokan alternatif dari Rusia atau Afrika dengan biaya logistik lebih tinggi.
Produsen teknologi dalam negeri juga terdampak tidak langsung. Kenaikan harga energi mengerek ongkos produksi semikonduktor dan perangkat elektronik yang banyak mengandalkan komponen impor. Startup logistik lokal seperti SiCepat dan J&T dapat menanggung beban operasional lebih berat apabila tarif avtur naik dalam beberapa bulan ke depan.
Ke depan, diplomasi masih mungkin terjadi meski situasi di lapangan memburuk. Leavitt menyebut pembicaraan tingkat teknis masih berjalan, namun Trump menuntut jaminan keamanan kapal AS. Apabila blokade berlanjut hingga kuartal ketiga, organisasi internasional diperkirakan akan turun tangan untuk menjaga kelancaran pelayaran komersial.
Tren pengamanan rute energi alternatif kemungkinan dipercepat oleh negara konsumen Asia, termasuk Indonesia. Pemanfaatan pipa trans-ASEAN atau percepatan transisi energi terbarukan akan menjadi opsi strategis agar gejolak Timur Tengah tidak melumpuhkan roda ekonomi domestik.
Perspektif Indonesia menunjukkan bahwa krisis Selat Hormuz bukan sekadar berita luar negeri, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan energi. Pemerintah perlu mengaktifkan cadangan strategis minyak dan mempercepat mandatori biodiesel guna meredam guncangan harga. Masyarakat luas akan merasakan dampaknya melalui inflasi sektor transportasi jika konflik tidak segera mereda.