Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan keenam berturut-turut ke Iran pada Kamis malam, memicu ledakan di sejumlah lokasi strategis dan memperpanjang penutupan Selat Hormuz yang krusial bagi pasokan energi global. Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Tehran serta memperketat blokade di selat yang menjadi jalur pelayaran minyak utama itu.
Serangan terbaru menargetkan wilayah sekitar Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Bushehr yang menaungi pembangkit listrik tenaga nuka. Media negara Iran melaporkan dua jembatan di Provinsi Hormozgan hancur akibat serangan, di mana BBC memverifikasi satu di antaranya berada di sebelah barat Bandar Abbas. Marine AS juga naik ke kapal tanker minyak di Teluk Oman sebagai bagian dari blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan sejak Selasa malam.
Ketegangan ini bermula dari ancaman Presiden AS Donald Trump awal pekan ini yang akan menghantam jembatan dan pembangkit listrik sipil Iran bila negara itu menolak kembali ke meja perundingan. Pernyataan April lalu dari Trump bahwa infrastruktur warga akan dibom memicu kecaman Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk. Türk menegaskan serangan sengaja ke warga sipil dan fasilitasnya merupakan kejahatan perang, larangan yang juga tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949.
Blokade yang dihidupkan kembali itu memperlihatkan eskalasi nyata. Centcom mencatat tiga kapal komersial dialihkan saat mencoba menerobos blokade, menyusul 140 kapal lebih yang dibelokkan serta sembilan kapal dinonaktifkan pada blokade sebelumnya antara 13 April hingga 18 Juni. Iran membalas dengan menyerang basis militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain, sementara AS mengklaim melancarkan serangan enam jam di berbagai titik selat.
Bagi Indonesia, penutupan Selat Hormuz bukan sekadar berita luar negeri. Negara kita mengimpor mayoritas kebutuhan minyak dan gas melalui rute Timur Tengah, sehingga gangguan di selat berarti biaya logistik naik dan harga BBM dalam negeri berpotensi tertekan. Pelaku usaha energi lokal sudah mengerek estimasi premi asuransi kargo karena risiko pelayaran di kawasan tersebut melonjak drastis.
Dampaknya melampaui sektor migas. Rantai pasok elektronik global yang bergantung pada pengiriman via Timur Tengah bisa terlambat, memengaruhi harga gadget dan komponen pabrik di Indonesia. Startup logistik domestik pun mulai menghitung ulang strategi rute untuk menghindari lonjakan biaya transit yang tak terduga.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump tetap membuka jalur diplomasi meski operasi militer berjalan. "Presiden akan meminta pertanggungjawaban mereka bila mengingkari ucapan kepada AS, tetapi ia selalu terbuka untuk diplomasi," ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan Iran menyatakan ingin membuat kesepakatan, namun AS tak akan membiarkan penembakan kapal di selat tanpa konsekuensi.
Negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menolak ikut aturan yang merugikan negaranya. "Kami tak punya alasan mematuhi kesepakatan yang tak memberi manfaat," katanya di stasiun televisi negara. Ia menekankan keamanan nasional Iran bergantung pada pengaturan sendiri di Selat Hormuz yang kini efektif diblokir Tehran sebagai respons serangan AS-Israel.
Perundingan awal untuk mengakhiri perang kian renggang seiring saling serang tiap malam. Trump sebelumnya memperingatkan Iran agar "bersikap baik" atau menghadapi aksi lanjutan bila tak kembali bernegosiasi. Situasi tersebut membuat pasar keuangan regional, termasuk indeks saham di Jakarta, bergerak volatil mengikuti berita konflik.
Ke depan, blokade dan serangan silang diprediksi berlanjut selama tidak ada kesepakatan tertulis. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan cadangan strategis dan diversifikasi pemasok energi agar stabilisasi harga tak tergantung pada satu koridor rawan perang. Masyarakat luas akan merasakan dampaknya lewat inflasi sektor transportasi bila krisis selat ini tak segera mereda.
Perspektif Indonesia: Konflik ini menguji ketahanan rantai pasok nasional yang selama ini mengandalkan Selat Hormuz. Program mandiri energi dan percepatan transisi ke EBT menjadi urgensi agar gejolak geopolitik luar negeri tak langsung mengguncang daya beli rakyat.