Sedikitnya lima warga Palestina tewas dalam serangan udara dan artileri Israel di Jalur Gaza pada Kamis, memperlihatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani Oktober lalu terus dilanggar hampir setiap hari. Serangan terjadi di berbagai titik enclave terkepung itu, termasuk Gaza City dan Khan Younis, hanya beberapa bulan setelah perjanjian yang didukung Amerika Serikat seharusnya menghentikan pertempuran.
Pejabat kesehatan Palestina mencatat serangan udara Israel dekat lingkungan Tuffah di Gaza City menewaskan dua orang. Sebuah tenda pengungsi di bagian barat Gaza City dibom, menelan satu korban jiwa dan melukai beberapa penghuni lainnya. Di timur Gaza City, tembakan tank Israel membunuh satu warga, sementara di Khan Younis, sebuah mobil diserang sehingga merenggut nyawa satu orang lagi.
Pelanggaran terhadap kesepakatan Oktober itu bukan kejadian sporadis. Sejak perjanjian berlaku, lebih dari 1.100 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel yang tidak menunjukkan tanda peredaan. Kondisi ini memunculkan keraguan atas kredibilitas kesepakatan yang dimediasi Washington tersebut, mengingat implementasinya nyaris tidak berjalan.
Krisis kemanusiaan di Gaza tetap mengkhawatirkan karena Israel membatasi masuknya bantuan ke enclave tersebut, pelanggaran lain terhadap semangat gencatan senjata. Pembatasan ini membuat warga sipil yang selamat dari serangan justru terjebak dalam kelangkaan pangan, obat-obatan, dan tempat tinggal layak. Situasi semakin pelik karena rekonstruksi wilayah yang hancur belum boleh dilakukan.
Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik jelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober. Sang perdana menteri, yang sudah menjadi pemimpin dengan masa jabatan terlama, berisiko kehilangan kekuasaan jika koalisinya kalah. Sejumlah pengamat menilai eskalasi serangan ke Gaza mungkin menjadi manuver untuk meraih dukungan pemilih konservatif.
Reputasi internasional Israel merosot selama kepemimpinan Netanyahu, seiring tuduhan kejahatan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran yang terus menumpuk. Meski puluhan ribu warga Palestina tewas, target awal menghancurkan Hamas belum tercapai. Perang dengan Iran yang dilaporkan dibujuk Netanyahu kepada Presiden AS Donald Trump justru memicu kesulitan ekonomi global.
Bagi pembaca di Indonesia, konflik ini relevan mengingat posisi negara sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina. Masyarakat Indonesia kerap menggalang bantuan kemanusiaan melalui jalur organisasi nonpemerintah, namun hambatan akses akibat pembatasan Israel membuat distribusi bantuan sering terkendala. Kejadian ini menguji efektivitas diplomasi luar negeri Indonesia di forum multilateral.
Dampaknya juga terasa pada ekonomi global yang beririsan dengan kepentingan Indonesia. Gejolak Timur Tengah memengaruhi harga energi dan rantai pasok, termasuk minyak yang sebagian diimpor negara ini. Ketidakpastian keamanan di wilayah tersebut berpotensi mengerek inflasi domestik jika konflik berlanjut mendekati pemilu Israel.
Jibril Khattab, warga Gaza yang kehilangan kerabat selama masa gencatan senjata, menyebut penghentian hostile sebagai ilusi. "Seluruh rakyat Gaza tidak hidup satu hari atau satu saat pun dalam gencatan senjata. Ini ilusi," kata Khattab kepada Reuters. "Tidak ada tempat di seluruh Gaza yang aman."
Analis menyebut perang justru memperkuat posisi strategis Tehran daripada melemahkannya, sekaligus membuka keretakan antara Washington dan Tel Aviv. Rekonstruksi Gaza diperkirakan butuh minimal sepuluh tahun dengan biaya di atas 70 miliar dolar AS. Namun, pekerjaan itu mustahil dimulai sebelum pemilu Israel, dan kemungkinan tertunda oleh perdana menteri berikutnya.
Proyeksi ke depan menunjukkan serangan bisa meningkat mendekati Oktober jika Netanyahu memilih eskalasi demi suara pemilih. Tidak ada politisi puncak Israel yang mendukung negara Palestina merdeka, sehingga roadmap perdamaian jangka panjang masih jauh dari realitas. Warga Gaza akan terus berada dalam ancaman harian tanpa jaminan keselamatan dari kesepakatan yang ada.
Pemilu Israel nanti menjadi penentu apakah rekonstruksi dan pelonggaran blokade akan dibahas. Sampai saat itu, warga sipil membayar harga tertinggi dari kebuntuan politik yang tidak kunjung usai.