Pakistan mencatat 1.066 serangan militan sepanjang 2025, naik 17 persen dari tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi sejak 2014. Lonjakan ini terjadi meski pasukan keamanan meningkatkan operasi militer hingga 63 persen dengan lebih dari 2.100 militan tewas. Peneliti Afghanistan Dawood Safi menilai Islamabad salah mengarahkan akar masalah dengan terus menyalahkan faktor eksternal ketimbang memperbaiki tata kelola politik domestik.
Data dari Pakistan Institute for Conflict and Security Studies memperlihatkan kontradiksi yang gamblang. Jumlah operasi keamanan melonjak menjadi 482 kali, namun intensitas serangan kelompok bersenjata justru tidak turun. Safi, yang memimpin lembaga nirlaba Afghanistan Bridging Initiative, menyebut fenomena ini sebagai kegagalan strategi pertahanan yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.
Kekerasan terpusat di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, dua provinsi pinggiran yang bertahun-tahun menjadi episentrum konflik bersenjata. Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat menghadapi tekanan ganda: ancaman kelompok militan dan tindakan koersif aparat negara. Struktur politik Pakistan selama beberapa dekade menempatkan otoritas militer di atas politik sipil serta memandang perbedaan pendapat daerah sebagai ancaman keamanan.
Menurut Safi, penjelasan eksternal yang nyaman bagi Islamabad adalah menunjuk Afghanistan dan keberadaan tempat perlindungan kelompok bersenjata di seberang Garis Durand. Pakistan telah melancarkan serangan udara lintas batas, memasang pagar perbatasan, mendeportasi warga Afghanistan, hingga menutup jalur perdagangan. Langkah-langkah tersebut tidak menjelaskan mengapa kekerasan di dalam negeri terus muncul kembali.
Faktor lintas batas memang nyata dan Kabul memiliki tanggung jawab untuk mencegah wilayahnya dipakai menyerang negara tetangga. Namun Safi menegaskan bahwa menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya kambing hitam mengalihkan perhatian dari persoalan domestik yang mendalam. Ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, dan absennya ruang oposisi damai menjadi akar yang tak tersentuh operasi militer.
Bagi pembaca di Indonesia, situasi ini relevan sebagai cermin dalam menangani konflik di wilayah perbatasan seperti Papua dan periferi lainnya. Pendekatan keamanan yang berlebihan tanpa legitimasi politik dan pemerataan kesejahteraan berisiko memunculkan alienasi warga. Pengalaman Pakistan menunjukkan bahwa serangan udara dapat menghancurkan kompleks, tetapi tidak meyakinkan masyarakat terasing bahwa negara mewakili mereka.
Di Khyber Pakhtunkhwa, masyarakat Pashtun menerima dua tekanan sekaligus. Pashtun Tahafuz Movement muncul sebagai gerakan damai menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan ranjau darat. Negara merespons dengan pendekatan keamanan而不是 dialog, sehingga politik damai diperlakukan sebagai subversi dan alternatif terhadap militansi justru melemah.
Balochistan menunjukkan kontradiksi lebih tajam. Provinsi kaya sumber daya alam itu dihantui kemiskinan dan marginalisasi politik. Komisi Penyelidikan Pakistan mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025, sementara kelompok HAM memperkirakan angka sebenarnya jauh lebih besar. Vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis Mahrang Baloch pada Juni lalu mengirim pesan bahwa mobilisasi damai berujung penjara.
“Pakistan menerapkan lebih banyak kekuatan, tetapi tidak menghasilkan lebih banyak keamanan,” ucap Safi. Ia menambahkan bahwa operasi militer memang menggagalkan serangan tertentu, namun tidak menggantikan legitimasi politik. “Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan.”
UNAMA mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026, dengan serangan udara sebagai penyebab utama. Islamabad belum memberikan konfirmasi independen atas tewasnya tokoh senior TTP dalam operasi sejak akhir 2025. Safi mempertanyakan efektivitas bombardir perbatasan yang hanya memperlihatkan kekuatan militer tanpa menyelesaikan akar krisis.
Ke depan, Pakistan perlu menggeser paradigma dari operasi lintas batas ke reformasi tata kelola dalam negeri. Tanpa penyediaan ruang oposisi damai dan pengentasan ketimpangan di wilayah pinggiran, gelombang kekerasan diprediksi berlanjut. Dialog politik dengan masyarakat lokal merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa digantikan oleh pagar perbatasan maupun serangan udara.