Pasukan dan pemukim Israel melukai sejumlah warga Palestina serta menahan 32 orang di berbagai lokasi Tepi Barat yang diduduki pada Kamis (16/7/2026), di tengah eskalasi pengepungan menyusul perang di Gaza. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan rentetan insiden kekerasan itu terjadi secara terpisah namun dalam pola yang sama: intimidasi bersenjata dan penangkapan massal.
Di Bani Naim, sebelah timur Hebron, seorang remaja 16 tahun tertembak di dada oleh tentara Israel. Korban segera dibawa ke rumah sakit dan kini dalam kondisi stabil. Di Abu Njeim, tenggara Betlehem, pemukim menyerang seorang pria berusia 30 tahun hingga harus menjalani perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat.
Keluarga Palestina di Khirbet Emneizal, Pegunungan Hebron Selatan, menjadi sasaran berikutnya. Pemukim menyerang beberapa anggota keluarga yang sama, merampas ternak domba milik mereka, lalu pasukan Israel datang dan memukul warga serta menahan tujuh orang dari lokasi tersebut. Tindakan itu menunjukkan koordinasi de facto antara kelompok pemukim dan aparat keamanan Israel di lapangan.
Lonjakan serangan pemukim tidak muncul tiba-tiba. Sejak Israel memulai perang di Gaza pada 2023, kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam. Para pengkritik menyebut pemukim semakin berani karena masyarakat internasional gagal menuntut pertanggungjawaban Israel atas pengepungan enclave tersebut. Rasa bebas hukum itulah yang memperparah kondisi warga Palestina di zona pendudukan.
Data PBB memperlihatkan gambaran yang mengkhawatirkan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat rata-rata enam serangan pemukim terhadap warga atau properti Palestina terjadi setiap hari sepanjang tahun ini. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pencatatan sejarah. Laporan Anadolu yang mengutip kantor media tahanan Palestina menyebutkan 32 penangkapan tersebar di seluruh Tepi Barat pada Kamis, dengan 13 di antaranya di Beit Ummar, utara Hebron.
Bagi pembaca di Indonesia, peristiwa ini relevan sebagai cerminan bagaimana konflik berkepanjangan merusak tatanan sipil dan hak dasar warga. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan forum internasional seperti OKI serta PBB. Masyarakat Indonesia juga kerap menggalang bantuan kemanusiaan, sehingga eskalasi kekerasan ini berdampak langsung pada urgensi distribusi bantuan dan tekanan politik Jakarta.
Perbandingan dengan situasi domestik memperlihatkan kontras mencolok. Di Tanah Air, sengketa agraria dan konflik sosial diselesaikan melalui mekanisme hukum dan mediasi, kendati belum sempurna. Di Tepi Barat, warga kehilangan perlindungan hukum karena pemukiman Israel dianggap ilegal secara internasional namun terus meluas di bawah perlindungan senjata. Ketimpangan ini menunjukkan betapa rapuhnya jaminan hak asasi ketika hukum internasional tidak dijalankan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan sangat khawatir atas keputusan Israel memberikan status kota kepada permukiman ilegal Givat Ze'ev di Tepi Barat. Juru bicaranya, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa penetapan administratif tersebut tidak mengubah status hukum Givat Ze'ev sebagai bagian dari wilayah pendudukan Palestina. Seluruh permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 mengeluarkan opini penasihat yang memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina secepat mungkin. Meski opini itu tidak mengikat secara hukum, tekanan global terhadap kebijakan ekspansionis Israel meningkat. ICJ juga menyatakan negara lain berkewajiban tidak mengakui pendudukan sebagai sah serta tidak membantu mempertahankannya.
Ke depan, eskalasi di Tepi Barat diproyeksikan berlanjut selama akuntabilitas internasional tetap lemah. Penetapan status kota bagi permukiman baru akan memicu protes diplomatik, namun tanpa sanksi nyata, laju pembangunan pemukiman ilegal sulit dihentikan. Warga Palestina di perdesaan kemungkinan besar akan menghadapi penggusuran dan perampasan lahan yang lebih sistematis.
Indonesia dan negara berkembang lainnya diprediksi akan memperkuat posisi di forum multilateral untuk menekan Israel melalui pengakuan simbolis dan boikot perdagangan tertentu. Advokasi masyarakat sipil di dalam negeri juga akan bertambah seiring siaran langsung kekerasan yang sulit disensor. Satu hal pasti: tanpa kehendak politik kolektif, warga Tepi Barat tetap berada dalam ancaman harian yang nyata.