Sebanyak 54% perusahaan yang telah menerapkan agen kecerdasan buatan (AI agent) melaporkan insiden keamanan terkonfirmasi atau hampir terjadi, berdasarkan survei terhadap 107 perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan pada Juni 2026. Masalah utamanya berada pada tata kelola identitas: hanya 32% memberikan identitas terbatas dan terkelola sendiri untuk setiap agen, sementara mayoritas masih membiarkan agen berbagi kredensial seperti kunci API dan akun layanan.
Temuan ini dirilis melalui VentureBeat Pulse Research, seri studi yang mengukur kesiapan organisasi dalam mengamankan agen AI yang berjalan secara otonom. Dari total responden, 18% menyatakan pernah mengalami insiden keamanan agen yang terkonfirmasi, sedangkan 36% lainnya mengaku berhasil menggagalkan insiden serupa sebelum menimbulkan kerusakan. Sisanya, 42%, melaporkan tidak mengidentifikasi insiden apa pun, dan sebagian kecil tidak melacak aktivitas tersebut.
Kondisi ini menunjukkan jarak yang lebar antara otonomi yang diberikan kepada agen AI dan kendali pengamanan yang tersedia. Agen AI kini memiliki akses nyata ke sistem dan data perusahaan, namun perlindungan yang seharusnya membatasi ruang geraknya tertinggal jauh. Ketergantungan pada alat keamanan dari penyedia model dan layanan awan menjadi salah satu sebab utamanya.
Mayoritas perusahaan menggunakan pagar pengaman bawaan dari OpenAI (51%), serta kontrol awan Google, Microsoft, dan Anthropic. Alat khusus untuk keamanan agen buatan pihak ketiga hampir tidak terpakai. Meski demikian, kepuasan terhadap tumpukan keamanan pinjaman itu tergolong tinggi, yakni rata-rata 4,2 dari skala 5. Perusahaan merasa nyaman, padahal mereka sendiri berencana mengganti alat tersebut dalam waktu dekat.
Tingkat eksposur insiden meningkat seiring ukuran perusahaan. Pada kelompok perusahaan menengah (101–1.000 karyawan), angka kejadian mencapai 49%, sedangkan pada perusahaan besar di atas 1.000 karyawan naik menjadi 63%. Ironisnya, isolasi agen berisiko tinggi justru menurun dari 35% ke 20% seiring bertambahnya skala organisasi. Perusahaan yang menjalankan agen paling banyak justru memiliki kendali paling lemah untuk membatasi dampak insiden.
Hanya 30% perusahaan yang mengisolasi agen berisiko tinggi ke dalam lingkungan terbatas (sandbox). Ketika agen berbagi kredensial, satu agen yang diretas atau memiliki izin berlebih dapat membuka akses ke sistem luas. Hal ini menciptakan radius ledakan (blast radius) yang sangat lebar bila terjadi penyalahgunaan.
Dari sudut pandang Indonesia, tren ini relevan karena adopsi agen AI di sektor teknologi, ritel, dan perbankan lokal mulai meningkat. Banyak perusahaan domestik masih menggunakan kunci API bersama untuk efisiensi, tanpa memisahkan identitas setiap bot atau alur kerja otomatis. Praktik itu berisiko memperbesar dampak jika terjadi kebocoran data pelanggan.
Beberapa startup lokal seperti Nodeflux dan perusahaan pengembang chatbot enterprise mulai menyediakan manajemen akses terbatas, namun penggunaan masih terbatas pada klien korporasi besar. Sementara itu, regulasi keamanan data seperti UU Pelindungan Data Pribadi belum secara spesifik mengatur tanggung jawab atas insiden yang melibatkan agen otonom. Ketiadaan panduan ini membuat banyak pengguna Indonesia rentan.
Tidak ada kutipan narasumber tunggal dalam survei tersebut, namun data menunjukkan pembagian peran responden cukup kredibel: 45% adalah penentu keputusan akhir untuk pembelian AI, dan 30% berperan sebagai pemberi rekomendasi. Sebaran industri terbesar adalah teknologi/perangkat lunak (23%), manufaktur (15%), ritel (14%), dan kesehatan (13%).
Ke depan, perusahaan diharapkan mulai mengalokasikan anggaran keamanan khusus untuk agen AI, yang saat ini masih menjadi porsi tipis dari total bujet keamanan. Mayoritas responden berencana mengganti perangkat pengamanan dalam satu tahun ke depan, meski masih terbelah soal apakah pertahanan mereka mampu mengimbangi pelaku serangan yang juga memanfaatkan AI.
Hanya sepertiga perusahaan yang percaya sistem pertahanan AI mereka lebih maju daripada penyerang bermodalkan AI. Laju proliferasi agen otonom diprediksi akan terus mendahului kontrol identitas dan isolasi, kecuali organisasi segera membangun standar keamanan yang dirancang khusus untuk bentuk ancaman baru ini.
Bagi Indonesia, momentum ini dapat menjadi peringatan dini. Tanpa pembagian identitas agen yang jelas dan isolasi sistem berisiko, transformasi digital nasional berpotensi diiringi lonjakan insiden keamanan yang sulit dilacak secara manual.