Pemerintah Singapura kini mengambil langkah tegas untuk memperkuat Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas. Kebijakan ini diambil demi memutus mata rantai perusahaan yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, yang dampaknya kerap menyelimuti langit Negeri Singa.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyatakan bahwa regulasi yang ada saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengumpulan bukti serta kerja sama lintas yurisdiksi. Selama ini, otoritas Singapura kesulitan menembus batas administratif untuk menyelidiki perusahaan yang beroperasi di luar wilayah hukum mereka.
Kelemahan utama regulasi saat ini terletak pada akses terhadap struktur perusahaan dan data rantai pasok yang tersimpan di luar Singapura. Tanpa adanya persetujuan resmi dari otoritas negara asal perusahaan, pemerintah Singapura tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi lapangan atau melakukan verifikasi dokumen secara mandiri.
Situasi ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan nakal. Mereka kerap menolak bekerja sama atau sengaja membatasi operasional pejabatnya agar tidak memasuki wilayah Singapura, sehingga penyelidikan sering kali menemui jalan buntu. Pemerintah Singapura bertekad menutup celah tersebut agar perusahaan tidak bisa lagi berlindung di balik batas negara.
Sebagai langkah nyata, Singapura membentuk panel khusus pada 23 Oktober lalu. Panel ini terdiri dari gabungan firma hukum, auditor, dan tim investigasi independen yang bertugas membedah hubungan korporasi serta rantai pasok perusahaan yang terindikasi terlibat dalam praktik pembakaran lahan.
Saat ini, sebanyak 20 perusahaan dari Indonesia dan Singapura telah masuk dalam radar pengawasan otoritas Singapura. Mereka telah menerima surat pemberitahuan resmi yang menuntut kepatuhan dalam mengambil langkah pencegahan kebakaran serta kewajiban memberikan data operasional yang transparan.
Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang lebih terintegrasi. Meskipun koordinasi antara kedua negara telah berjalan, tantangan utama tetap pada penegakan aturan di tingkat tapak. Seringkali, perusahaan yang beroperasi di lapangan memiliki struktur kepemilikan kompleks yang menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia untuk menindak aktor intelektual di balik pembakaran.
Langkah Singapura yang melibatkan firma hukum dan audit internasional sebenarnya bisa menjadi model yang bisa diadopsi atau dikolaborasikan oleh otoritas Indonesia. Penggunaan data satelit yang digabungkan dengan audit rantai pasok korporasi dapat memberikan bukti lebih kuat di pengadilan, melampaui sekadar bukti fisik di lokasi kejadian.
"Kerangka penegakan hukum kita tidak boleh membiarkan perusahaan menggagalkan penyelidikan hanya dengan menolak bekerja sama atau tetap berada di luar Singapura," tegas Fu dalam keterangannya di hadapan Dewan Lingkungan Singapura.
Singapura tidak menutup kemungkinan untuk merevisi undang-undang yang ada atau bahkan menerbitkan regulasi baru jika peninjauan menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang signifikan. Namun, pemerintah Singapura menegaskan bahwa hukum bukan satu-satunya instrumen, mereka juga akan mengkaji pendekatan ekonomi dan regulasi pasar sebagai alat penekan tambahan.
Ke depannya, tren penegakan hukum lingkungan akan semakin mengarah pada transparansi rantai pasok global. Perusahaan tidak lagi bisa bersembunyi di balik yurisdiksi yang longgar, karena tekanan dari pasar internasional dan regulasi lintas negara akan memaksa mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem di lokasi operasionalnya.
Kolaborasi antara otoritas Indonesia dan Singapura diharapkan dapat terus diperkuat. Dengan adanya pertukaran data yang lebih intensif, kedua negara dapat meminimalisir dampak kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan ekonomi di kedua negara setiap tahunnya.