Jakarta – Organisasi Srikandi Jaga Desa, yang berada di bawah naungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), kini menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat partisipasi perempuan di tingkat desa. Kehadiran organisasi ini diproyeksikan sebagai pilar strategis untuk mengawal pembangunan desa yang transparan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi akar rumput yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Toebagus, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi serta keterlibatan aktif perempuan dalam ruang kepemimpinan publik sangat krusial. Hal ini diyakini mampu meningkatkan ketahanan desa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Dengan keterlibatan perempuan, kebijakan desa diharapkan lebih sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Lebih lanjut, Ella menjelaskan bahwa Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai mitra strategis bagi pemerintah desa dan BPD. Fokus utamanya mencakup pengawasan pembangunan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, hingga perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Melalui gerakan ini, peran perempuan yang selama ini bersifat natural diperkuat menjadi inisiatif nasional yang terstruktur dan berdampak luas bagi kemajuan desa.
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah ini. Ia menilai Srikandi Jaga Desa bukan sekadar organisasi pendukung, melainkan instrumen pengawasan yang rasional dan humanis. Keterlibatan perempuan dalam kebijakan desa terbukti efektif dalam menekan potensi penyimpangan anggaran serta memastikan ruang hidup masyarakat terlindungi dengan baik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan bahwa sinergi antara BPD dan gerakan perempuan adalah kunci terciptanya ekosistem desa yang berdaya tahan tinggi. Integrasi ini dianggap sebagai langkah vital untuk menyentuh fondasi sosial terdalam di pedesaan, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi keluarga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan peran signifikan perempuan dalam ekonomi nasional, di mana 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB nasional, pemberdayaan perempuan di desa melalui inisiatif seperti Srikandi Jaga Desa menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan mempercepat kesejahteraan masyarakat pedesaan secara merata.