Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung permintaan penyelidikan terhadap timnas Argentina terkait spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" yang dibentangkan usai semifinal Piala Dunia 2026. Aksi tersebut menuai protes London karena dianggap memasukkan sengketa politik ke dalam ajang olahraga global.
Spanduk berbahasa Spanyol yang berarti "Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina" itu diperlihatkan pemain Argentina setelah mengalahkan Inggris di babak semifinal turnamen di atas. Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle lebih dulu menyerukan FIFA agar memeriksa aturan yang kemungkinan dilanggar dalam insiden tersebut. Starmer melalui juru bicaranya menyatakan sepakat dengan desakan Kyle.
Kepulauan yang London sebut Falkland dan Buenos Aires panggil Malvinas terletak di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 300 mil dari pantai timur Argentina. Wilayah itu dikuasai Inggris sejak abad ke-19, namun Argentina mengklaimnya sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Sengketa ini belum terselesaikan hingga kini dan kerap muncul dalam momen diplomatik maupun olahraga.
Peperangan terbuka pernah terjadi pada April hingga Juni 1982. Konflik 74 hari itu menewaskan 655 personel militer Argentina dan 255 tentara Inggris, serta tiga warga sipil Falkland. Luka sejarah itu membuat setiap simbol klaim wilayah sangat sensitif bagi kedua negara.
Kantor Perdana Menteri Inggris menegaskan posisi London terhadap Falkland tidak berubah. "Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falkland jelas milik kami," demikian pernyataan yang dikutip The Guardian. Pemerintah Inggris berpegang pada prinsip penentuan nasib sendiri bagi penduduk pulau tersebut.
Dari sudut pandang tata kelola olahraga, kasus ini memperlihatkan batas tipis antara ekspresi nasionalisme dan pelanggaran regulasi FIFA. Badan sepak bola dunia melarang aktivitas politik di dalam pertandingan. Pada 2014, Asosiasi Sepak Bola Argentina didenda 20.000 pound sterling setelah pemain membentangkan spanduk serupa sebelum laga persahabatan lawan Slovenia.
Bagi Indonesia, peristiwa ini relevan mengingat sejarah klaim wilayah di Asia Tenggara dan penggunaan ajang olahraga sebagai panggung protes. Meski tidak memiliki sengketa pulau semisal Falkland, Indonesia kerap melihat isu politik luar negeri mengemuka di pertandingan internasional. Hal ini menguji komitmen federasi untuk menjaga netralitas turnamen.
Dampaknya meluas ke reputasi turnamen dan hubungan diplomatik. Penyelerasan politik ke dalam sepak bola berisiko memecah konsentrasi penonton serta menurunkan nilai komersial ajang. Sponsor global umumnya menghindari asosiasi dengan konflik terbuka antarnegara.
Kyle menyebut spanduk Argentina sebagai pelanggaran berat aturan pemisahan politik dari sepak bola. "Itu sekarang menjadi urusan FIFA. Saya berharap FIFA akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh," ujarnya kepada BBC. Pernyataan itu menunjukkan tekanan politis Inggris agar badan olahraga bertindak tegas.
FIFA merespons dengan membuka proses penilaian. Komite disiplin independen tengah mempelajari laporan dan kondisi terkait sebelum menetapkan langkah. Badan tersebut belum menjatuhkan sanksi, namun preseden 2014 memberi gambaran denda dapat kembali dijatuhkan.
Ke depan, penyelidikan FIFA akan menentukan apakah Argentina terkena sanksi finansial atau administratif. Keputusan itu akan menjadi rujukan bagi timnas lain yang hendak membawa simbol sengketa wilayah ke lapangan. Tren pengawasan terhadap politisasi olahraga diprediksi menguat menjelang final Piala Dunia 2026.
Pengulangan insiden serupa berisiko memperkeruh hubungan Inggris-Argentina di luar lapangan. Namun, FIFA memiliki peluang mempertegas bahwa turnamen harus bebas dari klaim teritorial agar integritas kompetisi terjaga.