Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat di pengujung tahun 2026. Dengan sisa waktu yang kian menipis, otoritas fiskal dituntut untuk mencari strategi paling realistis guna menambal celah penerimaan negara. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyarankan agar pemerintah tidak menempuh jalan pintas berupa kenaikan tarif atau penciptaan pajak baru yang berisiko menghambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga September 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat di angka Rp1.607,6 triliun. Angka tersebut baru merepresentasikan 68,2 persen dari total target APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu mengumpulkan sekitar Rp750 triliun dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sebuah target yang ambisius namun tetap memiliki celah untuk dicapai jika eksekusi dilakukan dengan tepat.
Strategi utama yang disarankan adalah memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif daripada membebani sektor riil dengan instrumen pajak tambahan di tengah daya beli masyarakat yang sedang mengalami tekanan. Fokus pada penagihan piutang negara yang sudah terverifikasi secara hukum akan memberikan suntikan likuiditas yang lebih cepat bagi kas negara.
Selain penagihan tunggakan, optimalisasi sistem Coretax menjadi krusial. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data transaksi wajib pajak serta memperkuat pengawasan kepatuhan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir melalui pencocokan data yang lebih presisi antara laporan SPT dengan aktivitas ekonomi nyata di lapangan.
Sektor ekstraktif pun menjadi sorotan utama dalam agenda pengawasan ini. Pemerintah perlu lebih teliti dalam memantau pembayaran royalti serta pelaporan nilai ekspor dari perusahaan-perusahaan di sektor ini. Mengingat sektor ekstraktif merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar, ketidakteraturan dalam pelaporan royalti dapat berdampak signifikan terhadap defisit penerimaan negara secara keseluruhan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi juga harus ditingkatkan. Seringkali, mobilitas kekayaan yang sangat dinamis pada segmen ini memerlukan pengawasan yang lebih intensif agar tidak terjadi penghindaran pajak. Penggunaan data perbankan dan transaksi aset menjadi kunci untuk memastikan kontribusi yang adil bagi negara.
Namun, upaya mengejar target ini harus dilakukan dengan hati-hati. Yusuf memperingatkan agar pemerintah tidak melakukan praktik jangka pendek yang kontraproduktif, seperti menunda restitusi pajak atau memaksa percepatan pembayaran pajak yang seharusnya baru jatuh tempo pada tahun berikutnya. Tindakan semacam ini hanya akan memindahkan beban fiskal ke tahun 2027 dan mengganggu arus kas dunia usaha.
Gangguan pada arus kas perusahaan tentu akan berdampak buruk pada iklim investasi dan keberlangsungan bisnis. Jika perusahaan kesulitan menjaga likuiditas akibat kebijakan pajak yang terlalu agresif, risiko pemutusan hubungan kerja atau penurunan ekspansi bisnis menjadi ancaman nyata yang justru merugikan ekonomi dalam jangka panjang.
Apabila proyeksi kekurangan penerimaan sebesar Rp45 triliun hingga Rp80 triliun tetap terjadi, pemerintah sebaiknya memilih opsi manajemen belanja. Mengelola kualitas belanja negara dengan lebih ketat jauh lebih bijaksana daripada memaksakan penerimaan dengan mengorbankan aktivitas ekonomi. Efisiensi belanja dapat menjadi bantalan yang lebih stabil daripada harus mengejar target dengan cara yang agresif.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan bahwa realisasi penerimaan kemungkinan besar hanya akan menyentuh kisaran 96,5 persen hingga 98 persen dari target. Meskipun belum mencapai angka 100 persen, angka tersebut dianggap sebagai capaian yang cukup maksimal di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Kunci keberhasilan tetap terletak pada konsistensi penegakan hukum bagi penunggak pajak.
Ke depannya, transformasi digital melalui sistem Coretax diharapkan dapat menjadi game changer dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Integrasi data yang lebih baik akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil bagi seluruh wajib pajak. Dengan sistem yang kuat, ketergantungan pada penagihan manual dapat dikurangi, dan kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan.
Langkah strategis pemerintah di kuartal IV-2026 ini akan menentukan postur APBN tahun depan. Fokus pada penagihan tunggakan yang sudah berkekuatan hukum, diiringi dengan kebijakan belanja yang terukur, menjadi formula terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa harus menekan sektor swasta lebih dalam lagi.