Jaringan milisi di Timur Tengah yang terafiliasi dengan Iran kini berada dalam sorotan dunia setelah eskalasi konflik yang melibatkan Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, hingga kelompok paramiliter di Irak dan Suriah. Iran secara konsisten memberikan dukungan finansial, pelatihan militer, serta ideologi kepada kelompok-kelompok tersebut untuk memproyeksikan pengaruhnya di kawasan.
Michael Knights, peneliti senior di Horizon Engage, menilai Houthi sebagai sekutu paling agresif dan memiliki kemurnian ideologis yang tinggi di antara jaringan proksi Iran lainnya. Keberadaan kelompok-kelompok ini bukan sekadar alat pertahanan, melainkan instrumen strategis Teheran dalam memperluas pengaruh regionalnya selama dua dekade terakhir.
Dalam kerangka ideologi 'mengekspor revolusi', Iran membangun apa yang mereka sebut sebagai 'poros perlawanan'. Jaringan ini dirancang untuk menempatkan Teheran sebagai kekuatan dominan yang mampu memengaruhi dinamika keamanan Timur Tengah. Narasi yang dibangun adalah persatuan front melawan Amerika Serikat dan Israel, dengan isu Palestina sebagai perekat utama.
Lina Khatib dari Harvard Kennedy School menjelaskan bahwa model proksi ini mulai mengalami degradasi signifikan. Kemampuan militer, politik, dan keuangan dari banyak kelompok tersebut kini melemah akibat tekanan internasional yang terus meningkat. Pergeseran doktrin strategis dari AS dan Israel menjadi faktor utama perubahan peta kekuatan ini.
Peristiwa 7 Oktober menjadi titik balik yang mengkristalkan persepsi bahwa proksi Iran bukan lagi sekadar tantangan keamanan yang dapat dikelola, melainkan ancaman eksistensial bagi stabilitas regional. Pendekatan de-eskalasi yang sebelumnya diterapkan oleh negara-negara Teluk kini dianggap tidak lagi efektif dalam membendung ambisi Teheran.
Bagi Indonesia, dinamika geopolitik ini memberikan dampak yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina, gejolak di Timur Tengah secara langsung memengaruhi sentimen publik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Stabilitas di kawasan tersebut juga berdampak pada harga komoditas energi global yang berimbas pada ekonomi domestik.
Berbeda dengan Timur Tengah yang terfragmentasi melalui jaringan milisi, Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif. Pendekatan Indonesia lebih mengedepankan diplomasi multilateral dan dialog untuk menyelesaikan konflik, alih-alih mendukung kelompok bersenjata non-negara yang berisiko menciptakan instabilitas berkepanjangan.
Namun, ketergantungan pada rantai pasok energi global membuat Indonesia tetap rentan terhadap guncangan di jalur perdagangan laut, terutama di sekitar Laut Merah yang kerap terdampak aktivitas milisi. Jika eskalasi terus berlanjut, gangguan logistik akan memicu inflasi harga barang impor yang membebani daya beli masyarakat.
Khatib menekankan bahwa model proksi Iran sedang diuji oleh realitas baru di mana AS dan sekutunya mulai menanggapi tantangan ini secara langsung. Peralihan kebijakan di Washington, khususnya di bawah pemerintahan Donald Trump, mengisyaratkan pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap peran regional Iran, meninggalkan kebijakan akomodasi masa lalu.
Masa depan jaringan proksi ini diprediksi akan semakin tertekan. Tanpa kemampuan adaptasi strategis, pengaruh Iran di kawasan berpotensi memudar seiring dengan meningkatnya pengawasan militer dan tekanan sanksi ekonomi yang lebih ketat dari komunitas internasional.
Tren ke depan menunjukkan bahwa Timur Tengah sedang bergerak menuju polarisasi yang lebih tajam. Negara-negara kawasan kini harus memilih antara stabilitas yang didorong oleh integrasi ekonomi atau terseret dalam perang proksi yang merusak fondasi pembangunan nasional mereka sendiri.
Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada seberapa jauh Teheran bersedia mengorbankan proksinya demi mempertahankan stabilitas domestik. Sementara itu, dunia internasional terus memantau apakah diplomasi masih memiliki ruang di tengah eskalasi militer yang semakin sulit diprediksi.