Pemerintahan baru Suriah di bawah kepemimpinan Ahmed al-Sharaa saat ini tengah menempuh kebijakan luar negeri yang sangat berhati-hati terhadap agresi militer Israel. Meski serangan udara dan operasi darat Israel terus menyasar wilayah strategis seperti Beit Jinn dan pangkalan militer Abu al-Duhur, Damaskus memilih jalur diplomasi ketimbang melakukan eskalasi militer secara terbuka. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memulihkan kapasitas negara yang hancur pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024 silam.
Israel sendiri berdalih bahwa serangan tersebut merupakan tindakan preventif untuk mencegah pengerahan militer Turki dan membatasi pembangunan kembali kekuatan militer Suriah di wilayah perbatasan seperti Quneitra, Deraa, dan Suwayda. Namun, bagi Damascus, tuntutan demiliterisasi yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan yang nyata. Konflik ini kini berada di persimpangan jalan antara kebutuhan membangun kembali infrastruktur negara dan tuntutan untuk mempertahankan martabat nasional di mata rakyat.
Secara ekonomi, Suriah menghadapi tantangan masif dengan estimasi biaya rekonstruksi mencapai 216 miliar dolar AS menurut catatan Bank Dunia. Al-Sharaa memprioritaskan normalisasi hubungan internasional, pemulihan pasokan energi, dan integrasi kembali ke dalam sistem perbankan global. Keberhasilan diplomatik terlihat jelas setelah Washington dan Uni Eropa mencabut sebagian besar sanksi ekonomi serta menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme pada tahun 2025. Kemajuan ini menjadi modal utama bagi Damaskus untuk menggerakkan roda pemerintahan yang sempat lumpuh total.
Namun, ketergantungan pada stabilitas internasional ini menciptakan dilema strategis. Setiap respons militer yang agresif terhadap Israel berisiko merusak kepercayaan investor internasional dan memicu tekanan politik baru dari Barat. Di sisi lain, sikap pasif yang berkepanjangan dapat mengikis legitimasi pemerintahan al-Sharaa di mata publik Suriah sendiri. Survei dari Arab Center Washington DC menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Suriah memandang Israel sebagai ancaman eksistensial, yang membuat posisi pemerintahan saat ini sangat rentan jika dianggap terlalu lunak.
Dalam konteks geopolitik regional, ketegangan ini menyoroti bagaimana sebuah negara yang sedang bangkit dari kehancuran harus menavigasi antara kedaulatan dan kelangsungan hidup. Bagi masyarakat Indonesia, situasi ini mencerminkan dinamika kompleks dalam upaya pemulihan negara pasca-konflik, di mana stabilitas ekonomi sering kali berbenturan dengan sentimen nasionalisme. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perdamaian, tentu mengamati bagaimana pola pemulihan institusi negara di Suriah dapat menjadi preseden bagi resolusi konflik di wilayah lain.
Perspektif Indonesia dalam hal ini sangat relevan. Sejarah diplomasi Indonesia yang mengedepankan prinsip non-blok dan penyelesaian damai memberikan kerangka berpikir bahwa pemulihan ekonomi tidak mungkin berjalan optimal tanpa kedaulatan yang diakui. Namun, pengalaman Suriah menunjukkan bahwa kedaulatan tersebut sering kali terhambat oleh kepentingan negara-negara tetangga yang memiliki agenda keamanan berbeda. Hal ini menjadi pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya memperkuat kemandirian strategis di tengah interdependensi ekonomi global.
Ke depan, langkah yang akan diambil al-Sharaa kemungkinan besar tetap berfokus pada penguatan kapasitas internal sambil terus mencari perlindungan diplomatik di tingkat regional dan global. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa menahan diri bukan berarti menyerah, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan yang lebih tangguh. Jika Israel terus menekan tanpa ada kesepakatan keamanan yang jelas, bukan tidak mungkin ketegangan akan meningkat menjadi konflik yang lebih terbuka.
Ketidakpastian ini menciptakan tren yang mengkhawatirkan bagi stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan. Selain itu, keterlibatan Turki dalam struktur keamanan baru Suriah menambah lapisan kerumitan baru bagi Israel, yang melihat hal tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan mereka. Persaingan antara kedaulatan strategis Damaskus dan kebijakan keamanan preventif Israel akan terus menjadi titik api yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Pada akhirnya, kemampuan Suriah untuk bertahan dalam skenario ini sangat bergantung pada keberhasilan mereka mengintegrasikan kembali faksi-faksi bersenjata ke dalam tentara nasional yang kohesif. Institusi yang fungsional adalah kunci utama bagi Damaskus untuk tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa harus berada di bawah bayang-bayang intervensi militer asing.
Situasi ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional, terutama terkait dampaknya terhadap arus investasi dan stabilitas energi di kawasan. Bagi Suriah, tahun-tahun mendatang akan menjadi ujian berat apakah mereka mampu bertransformasi dari negara yang hancur akibat perang menjadi entitas yang berdaulat penuh di tengah kepungan kepentingan regional yang saling bertentangan.