Hasil jajak pendapat terbaru dari Arab Opinion Index tahun 2026 mengungkapkan sentimen kuat masyarakat Suriah terhadap dinamika geopolitik kawasan. Sebanyak 61 persen responden secara tegas menunjuk Israel sebagai ancaman paling signifikan bagi stabilitas nasional mereka. Angka ini menempatkan Israel jauh di atas Iran yang berada di posisi kedua dengan 20 persen, serta Turkiye dan Amerika Serikat yang masing-masing memperoleh angka 6 persen dan 5 persen.
Survei yang dilakukan oleh Arab Center for Research and Policy Studies bersama Arab Center for Contemporary Syria Studies ini mencerminkan persepsi publik pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Ketegangan yang berkelanjutan, terutama dengan adanya klaim penguasaan wilayah di selatan Suriah oleh Israel, memperdalam rasa ketidakpercayaan warga. Sekitar 96 persen responden meyakini Israel secara aktif berupaya mengacaukan kondisi domestik Suriah, sementara 86 persen menilai negara tersebut menjadi pemicu gerakan separatisme.
Sentimen anti-Israel ini tidak hanya terbatas pada isu domestik, tetapi meluas hingga pandangan regional. Sebanyak 97 persen warga Suriah menganggap Israel sebagai ancaman bagi keamanan Timur Tengah secara keseluruhan. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 78 persen. Ketidakpercayaan ini juga tercermin dari sikap warga yang hampir 80 persen menolak normalisasi hubungan dengan Israel, serta bersikeras bahwa pengembalian Dataran Tinggi Golan menjadi prasyarat mutlak bagi kesepakatan apa pun.
Di sisi lain, persepsi terhadap Iran juga mengalami pergeseran negatif yang signifikan. Jika tahun lalu 74 persen responden menganggap Iran sebagai ancaman, kini angka tersebut melonjak hingga 93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Suriah saat ini berada dalam posisi waspada terhadap pengaruh kekuatan regional yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan pasca-transisi pemerintahan.
Dalam dinamika politik internal, survei ini menangkap optimisme baru terkait sistem pemerintahan. Sekitar 76 persen responden menyatakan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik bagi masa depan Suriah, sebuah peningkatan 16 poin dari tahun sebelumnya. Masyarakat secara jelas menolak model pemerintahan otoriter atau teokrasi tanpa pemilu, dengan hanya 9 persen yang mendukung aturan hukum Islam tanpa mekanisme elektoral. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma menuju tata kelola yang lebih pluralistik dan transparan.
Bagi publik Indonesia, temuan ini menawarkan perspektif penting mengenai bagaimana sebuah bangsa yang baru saja keluar dari konflik panjang memandang kedaulatan. Masyarakat Indonesia, yang secara historis memiliki solidaritas kuat terhadap isu-isu Timur Tengah, dapat melihat bahwa stabilitas kawasan sangat bergantung pada pengakuan hak-hak teritorial. Ketakutan warga Suriah akan ekspansionisme Israel memiliki resonansi dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menentang segala bentuk pendudukan ilegal.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketidakstabilan di Suriah akan terus berdampak pada arus pengungsi dan dinamika keamanan di Asia Barat. Bagi Indonesia, yang aktif dalam diplomasi kemanusiaan, data ini memberikan gambaran bahwa bantuan di masa depan tidak bisa hanya bersifat material, tetapi harus menyentuh penguatan institusi demokrasi yang kini didambakan oleh mayoritas rakyat Suriah.
Jihad el-Hamwi, seorang warga Damaskus, mengungkapkan pandangannya bahwa kebijakan Israel bersifat ekspansionis dan tidak bergantung pada siapa pemimpin yang berkuasa di Tel Aviv. Pandangan ini diamini oleh banyak responden lain yang merasa bahwa norma internasional sering kali diabaikan dalam kebijakan luar negeri Israel terhadap tetangganya. Ketegangan ini diperparah dengan persepsi bahwa kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat, bertindak atas nama kepentingan Israel dalam setiap konflik regional.
Meski pandangan mengenai arah bangsa masih terbelah, setengah dari responden merasa Syria kini berada di jalur yang benar. Mereka merujuk pada berakhirnya rezim lama, pembebasan tahanan politik, dan pencabutan sanksi sebagai pencapaian utama. Namun, 35 persen sisanya masih bersikap skeptis, menunjukkan bahwa proses rekonstruksi sosial dan ekonomi masih akan menghadapi tantangan berat di masa mendatang.
Menatap masa depan, tantangan terbesar Suriah bukan lagi sekadar transisi politik, melainkan menjaga kedaulatan di tengah tekanan kekuatan regional. Dukungan terhadap pluralisme dan pemisahan kekuasaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Suriah telah memiliki cetak biru mengenai sistem yang mereka inginkan. Keberhasilan implementasi demokrasi ini akan menjadi penentu apakah Suriah bisa pulih dari trauma perang atau justru terjerumus kembali ke dalam ketidakpastian.
Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan Suriah di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya melindungi kedaulatan dari ancaman luar. Bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, hasil survei ini menjadi bahan refleksi bahwa aspirasi rakyat di negara pasca-konflik sering kali lebih moderat dan demokratis daripada yang sering digambarkan oleh narasi media arus utama global.