Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, publik memberikan penilaian tajam terhadap performa Kabinet Merah Putih. Arawicaksa Institute baru saja merilis hasil survei kinerja menteri yang menempatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, di posisi puncak dengan skor impresif 8,1. Di bawahnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyusul ketat dengan raihan skor 8,0.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengungkapkan bahwa penilaian tinggi bagi Abdul Mu'ti didorong oleh agresivitas program revitalisasi pendidikan. Sepanjang 2025, kementerian tersebut telah menyentuh 16.617 sekolah, dan target ini melonjak drastis menjadi 71.744 sekolah pada 2026. Fokus utama tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas literasi sains siswa sesuai standar PISA yang menunjukkan tren kenaikan.
Di sisi lain, Amran Sulaiman mendapatkan apresiasi atas kemampuannya menjaga stabilitas pangan nasional. Produksi beras pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, sebuah kenaikan signifikan sebesar 13,29 persen secara tahunan. Keberhasilan menjaga surplus beras sebesar 3,56 juta ton menjadi jangkar penting bagi citra positif pemerintahan di mata masyarakat, meskipun tantangan iklim dan El Nino terus membayangi sektor pertanian.
Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia melalui metode wawancara tatap muka. Dengan margin of error sebesar 2,89 persen, data ini mencerminkan dinamika persepsi masyarakat terhadap menteri yang dianggap mampu memberikan dampak nyata. Nama-nama seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar (7,8) dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (7,4) juga mencatatkan skor yang cukup kompetitif.
Namun, tidak semua menteri menikmati apresiasi publik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di dasar klasemen dengan skor 1,2. Angka ini dipicu oleh kegelisahan masyarakat akibat migrasi konsumen BBM dari Pertamax ke Pertalite yang memicu antrean panjang di SPBU. Dampak kebijakan energi ini dirasakan langsung oleh ekonomi rumah tangga, yang pada akhirnya menekan tingkat kepuasan publik terhadap portofolionya.
Selain sektor energi, kementerian di bidang pemberdayaan desa dan tata ruang juga menjadi sorotan. Menteri Desa Yandri Susanto (1,3) dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (1,8) menduduki papan bawah akibat isu tata kelola program koperasi desa serta keterlibatan dalam kasus hukum. Sorotan publik terhadap integritas pejabat publik ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat semakin kritis dalam memantau rekam jejak para pembantu presiden.
Secara makro, hasil survei ini menjadi rapor penting bagi kabinet sebelum memasuki tahun ketiga pemerintahan. Menteri-menteri dengan skor rendah kini memiliki tantangan besar untuk memperbaiki citra dan efektivitas program kerja dalam waktu terbatas. Bagi pemerintah, data ini adalah instrumen evaluasi untuk melakukan perombakan strategi komunikasi maupun eksekusi kebijakan di lapangan.
Analisis Arawicaksa juga menyoroti bahwa efektivitas kebijakan tidak lagi sekadar tentang jargon, melainkan hasil yang terukur. Masyarakat cenderung memberikan penilaian tinggi kepada menteri yang mampu menghadirkan solusi konkret, seperti ketersediaan pangan yang terjangkau atau kualitas sekolah yang membaik. Sebaliknya, isu yang menyentuh dompet masyarakat secara langsung, seperti harga bahan bakar, memiliki bobot penilaian yang sangat sensitif.
Ke depan, pemerintah dituntut untuk lebih adaptif terhadap tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi harga komoditas. Langkah-langkah preventif dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim akan menjadi ujian selanjutnya bagi kabinet. Jika para menteri dengan nilai rendah gagal melakukan pembenahan, hal ini berpotensi menjadi beban politik bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Publik Indonesia kini berada dalam era keterbukaan informasi yang memungkinkan setiap kebijakan menteri diawasi secara real-time. Survei ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari harapan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil. Kepercayaan yang diberikan kepada menteri berkinerja tinggi harus dijaga, sementara kelemahan di sektor lain harus segera direspons dengan perbaikan sistemik agar tidak mencederai kepercayaan publik lebih jauh.