Fenomena korupsi di tingkat pemerintah daerah kembali menjadi sorotan tajam setelah sembilan kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir. Kasus terbaru melibatkan dua bupati, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat angka yang cukup fantastis, yakni 365 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak tahun 2010 hingga 2024.
Modus operandi yang sering ditemukan dalam praktik korupsi di tingkat daerah meliputi jual beli jabatan serta penyelewengan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Situasi ini memicu perdebatan panjang di kalangan anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan otonomi daerah, mengenai akar penyebab di balik maraknya praktik rasuah tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dari Partai NasDem, menyoroti aspek kesejahteraan kepala daerah sebagai salah satu faktor pemicu. Menurutnya, hak keuangan yang diterima saat ini, seperti gaji pokok dan tunjangan, masih sangat terbatas dan tidak rasional jika dibandingkan dengan beban kerja serta biaya politik yang harus dikeluarkan. Ia mengusulkan agar pendapatan kepala daerah disesuaikan, misalnya dengan alokasi 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rifqinizamy berpendapat bahwa penyesuaian hak keuangan yang proporsional dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Meskipun ia mengakui bahwa jika korupsi didasari oleh keserakahan, maka hal tersebut merupakan persoalan moral yang berbeda. Pihaknya pun telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi kepala daerah untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri meninjau kembali regulasi terkait hak keuangan tersebut.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi dari Partai Demokrat. Ia menilai bahwa akar masalah utama bukanlah terletak pada gaji, melainkan pada kewenangan absolut yang dimiliki oleh kepala daerah. Kekuasaan yang terlalu besar seringkali disalahgunakan untuk menekan bawahan, sehingga menciptakan celah bagi praktik korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Dede Yusuf menyatakan bahwa Komisi II berencana untuk meninjau kembali tugas dan wewenang kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Revisi regulasi mungkin akan dilakukan guna membatasi kewenangan tersebut agar tidak bersifat absolut, dengan harapan budaya korupsi dapat ditekan seiring dengan berkurangnya kekuasaan yang tidak terkontrol.