Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Shofwan Al-Banna Choiruzzad menilai penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Thailand tidak hanya berdampak pada angka perdagangan bilateral. Saat dihubungi di Jakarta, Jumat, ia menegaskan hubungan yang lebih erat antara dua negara berpengaruh di Asia Tenggara ikut menentukan kohesi dan stabilitas kawasan.
Pernyataan itu menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. Keduanya menegaskan komitmen menaikkan nilai perdagangan bilateral menjadi 20 miliar dolar AS pada 2030, yang dituangkan dalam Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030.
Indonesia dan Thailand memang memiliki posisi yang unik. Sebagai sesama negara berkembang, keduanya kerap bersaing memperebutkan pasar negara maju. Namun, persaingan itu tidak menutup peluang kolaborasi yang lebih dalam.
Shofwan menilai potensi ekspor Indonesia masih terbuka lebar. Di sektor pertanian, Thailand dikenal maju. Indonesia, dengan kapasitasnya sebagai salah satu produsen pupuk urea terbesar, dapat memasok kebutuhan industri pertanian Thailand.
Peluang serupa muncul di sektor otomotif. Thailand merupakan hub perakitan otomotif utama di kawasan. Indonesia dapat memanfaatkan posisi itu sambil terus mendorong hilirisasi, terutama dengan membangun rantai nilai kawasan melalui pengembangan baterai dan komponen kendaraan listrik.
Sektor kreatif dan digital juga menjadi pasar alternatif yang menjanjikan. Produk industri kreatif Indonesia memiliki ruang untuk menembus pasar Thailand, sekaligus memperkuat posisi ekonomi digital di tingkat regional.
Untuk mempercepat realisasi target itu, Indonesia dan Thailand membentuk Komisi Perdagangan Bersama. Komisi ini bertugas memperluas akses pasar dan memangkas hambatan perdagangan antarnegara. Beberapa hal yang disorot adalah penyelarasan standar teknis, prosedur kepabeanan, serta saling pengakuan atau mutual recognition agreements (MRA) untuk produk farmasi, herbal, dan makanan, termasuk pengakuan jaminan halal produk Indonesia tanpa pengujian ulang.
Langkah lain yang dinilai strategis adalah skema transaksi mata uang lokal menggunakan rupiah dan baht. Skema ini dapat memangkas biaya konversi dolar AS sekaligus melindungi pelaku usaha dari volatilitas nilai tukar.
"Upaya memfasilitasi skema transaksi local currency transaction menggunakan rupiah-baht juga dapat memangkas biaya konversi dolar AS dan melindungi pelaku usaha dari volatilitas nilai tukar," ujar Shofwan.
Kendati demikian, manfaat dari komisi ini tidak akan dirasakan secara merata jika tidak melibatkan pelaku usaha kecil. Shofwan mengingatkan bahwa banyak UMKM di kedua negara. Karena itu, Komisi Perdagangan Bersama diharapkan bisa menghubungkan UMKM Indonesia ke jaringan ritel Thailand.
Bagi Indonesia, kerja sama ini datang pada saat yang tepat. Pemerintah sedang gencar mendorong hilirisasi sumber daya alam. Thailand, dengan industri otomotif dan pertanian yang matang, bisa menjadi pintu masuk produk-produk bernilai tambah Indonesia ke pasar ASEAN.
Tantangan tetap ada. Produk pertanian dan manufaktur Indonesia harus mampu bersaing dari sisi kualitas dan harga. Hambatan teknis di lapangan juga tidak jarang memperlambat realisasi kesepakatan. Namun, komitmen untuk membentuk komisi bersama adalah sinyal bahwa kedua negara serius menjalankan peta jalan tersebut.
Ke depan, pelaksanaan Peta Jalan Kemitraan Strategis 2026-2030 akan menjadi ujian nyata. Jika berbagai program berjalan sesuai rencana, kerja sama Indonesia-Thailand bisa menjadi model integrasi ekonomi intra-ASEAN. Pada saat yang sama, stabilitas kawasan yang selama ini dijaga oleh solidaritas antaranggota akan semakin kuat di tengah ketidakpastian global.