Pemerintah Thailand secara resmi melayangkan teguran keras kepada otoritas Israel menyusul meningkatnya insiden gesekan sosial yang melibatkan wisatawan asal negara tersebut. Ketegangan ini memuncak setelah serangkaian laporan mengenai perilaku wisatawan yang dinilai tidak menghormati hukum serta adat istiadat setempat di sejumlah destinasi wisata populer, seperti Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah melakukan pertemuan diplomatik dengan Duta Besar Israel untuk Thailand, Alona Fisher Kamm, pada Selasa (8/9). Dalam pertemuan tersebut, Bangkok menekankan bahwa meski pariwisata merupakan sektor vital bagi ekonomi nasional, hal itu tidak memberikan lisensi bagi wisatawan untuk mengabaikan aturan hukum atau memicu kerusuhan di tengah masyarakat lokal.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah praktik bisnis ilegal yang melibatkan pengusaha asing. Mereka disinyalir menggunakan pihak ketiga atau warga lokal sebagai nomine untuk mengakali aturan ketat mengenai kepemilikan asing di Thailand. Praktik ini memicu keresahan di kalangan pelaku usaha lokal yang merasa dirugikan oleh persaingan tidak sehat tersebut.
Lonjakan kunjungan wisatawan Israel ke Thailand menjadi latar belakang utama ketegangan ini. Sepanjang delapan bulan pertama tahun 2026, tercatat lebih dari 277 ribu warga Israel mengunjungi Negeri Gajah Putih, meningkat 7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tren ini mengikuti lonjakan masif sebesar 46 persen sepanjang tahun 2025 dengan total 410.125 kunjungan, angka yang kontras dengan penurunan arus wisatawan asing secara keseluruhan di Thailand.
Menanggapi dinamika tersebut, pemerintah Thailand kini menerapkan kebijakan deportasi yang lebih agresif. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah memerintahkan pengusiran terhadap warga asing yang dianggap mengancam ketertiban umum. Kasus nyata terjadi saat seorang warga Israel dideportasi setelah terlibat konflik terkait spanduk bernada politik di sebuah kebun binatang di Koh Samui, yang dinilai pemerintah sebagai tindakan provokatif.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Thailand memperketat pengawasan terhadap warga asing. Mulai 15 September 2026, otoritas Thailand akan memangkas durasi bebas visa bagi warga asing menjadi 30 hari. Langkah ini mencerminkan sikap tegas Bangkok dalam memprioritaskan kedaulatan hukum dan martabat bangsa di tengah tekanan arus pariwisata internasional.
Situasi ini juga memicu reaksi dari kelompok nasionalis di Thailand. Aktivis senior Sondhi Limthongkul bahkan menggalang kampanye 'Take Back Thailand' untuk menuntut pengawasan lebih ketat terhadap investasi asing yang tidak transparan. Aksi protes di depan Kedutaan Besar Israel menjadi indikator bahwa isu ini telah bergeser dari sekadar masalah ketertiban umum menjadi sentimen politik.
Bagi Indonesia, fenomena yang dialami Thailand ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya penegakan aturan bagi wisatawan mancanegara. Sebagai negara dengan destinasi wisata unggulan seperti Bali, Indonesia juga kerap menghadapi tantangan serupa terkait perilaku turis yang melanggar norma lokal. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi instrumen penting untuk menjaga kewibawaan negara di mata dunia.
Kamm, selaku Duta Besar Israel, menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah Thailand guna memberikan edukasi kepada warga negaranya. Ia berjanji akan meningkatkan sosialisasi mengenai aturan perilaku yang sesuai agar wisatawan Israel dapat menghargai budaya setempat selama berada di Thailand.
Ke depan, hubungan antara Thailand dan Israel kemungkinan akan diuji oleh bagaimana penegakan aturan ini diimplementasikan di lapangan. Thailand menegaskan bahwa mereka tidak akan berkompromi pada isu kedaulatan. Pariwisata tetap disambut dengan tangan terbuka, namun dengan syarat mutlak yakni kepatuhan penuh terhadap hukum yang berlaku.
Sihasak menegaskan bahwa martabat Thailand bukan komoditas yang bisa diperdagangkan demi pendapatan pariwisata. Pemerintah Thailand berkomitmen untuk terus memantau situasi di lapangan dan tidak segan mengambil tindakan hukum lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran yang mengancam stabilitas dan harmoni sosial masyarakatnya.
Langkah ini menandai pergeseran paradigma pariwisata di Asia Tenggara, di mana negara-negara mulai lebih selektif dan tegas dalam mengatur arus masuk wisatawan asing. Keamanan dan kenyamanan masyarakat lokal kini menjadi prioritas yang setara dengan target pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.