Tiga entitas korporasi yang terafiliasi dengan PT Tani Group Indonesia (TaniHub) dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Ketiga korporasi tersebut meliputi PT Tani Group Indonesia (TGI), PT Tani Hub Indonesia (THI), serta PT Tani Supply Indonesia (TSI).
Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengonfirmasi bahwa agenda persidangan hari ini berfokus pada pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum terkait dugaan korupsi pengelolaan dana investasi pada periode 2019 hingga 2023. Persidangan ini berlangsung di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2 dengan pengawalan ketat.
Berdasarkan dakwaan yang disusun oleh pihak berwenang, ketiga korporasi tersebut diduga terlibat dalam rangkaian perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 25 juta dolar AS, atau setara dengan Rp364,22 miliar. Dana tersebut disinyalir mengalir ke berbagai pihak melalui skema yang melibatkan entitas-entitas di bawah naungan grup perusahaan tersebut.
Detail aliran dana menunjukkan adanya distribusi kepada sejumlah individu dan perusahaan, termasuk kepada Ivan Arie Sustiawan serta PT Jaring Pangan Indonesia. Praktik ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan investasi yang merugikan negara secara masif, mengingat dana tersebut seharusnya dikelola secara profesional untuk pengembangan ekosistem pertanian digital yang sempat menjadi kebanggaan startup tanah air.
Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses hukum terhadap enam terdakwa perseorangan yang sebelumnya telah divonis bersalah oleh majelis hakim. Para terdakwa tersebut berasal dari berbagai perusahaan investasi dan manajemen, termasuk PT MDI dan PT BVI, yang telah menerima vonis hukuman penjara bervariasi, mulai dari 2 tahun hingga 9 tahun penjara, serta kewajiban membayar denda dan uang pengganti.
Dalam persidangan ini, penuntut umum mengacu pada Pasal 603 jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf c KUHP Nasional serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sidang tuntutan ini menjadi babak krusial bagi penegakan hukum korporasi di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bagi ekosistem startup nasional mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel di tengah derasnya aliran modal investasi.