Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah konkret pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelancaran aksesibilitas warga pascaterjadinya kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan perkuatan struktur jembatan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk memulihkan konektivitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan Jembatan Enang-Enang.
Pemerintah telah menyepakati tiga strategi utama dalam penanganan kawasan tersebut. Pertama, melakukan perkuatan pada fondasi dan abutment Jembatan Enang-Enang agar dapat digunakan secara terbatas. Kedua, memperlebar dan memperbaiki jalan alternatif melalui Simpang Werlah. Ketiga, merencanakan pembangunan jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang yang lebih aman dan tahan lama.
Tito Karnavian menekankan bahwa keputusan untuk tetap memfungsikan Jembatan Enang-Enang didasarkan pada aspirasi warga. Menurutnya, jalur ini merupakan akses terpendek menuju pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Jika masyarakat terpaksa mengambil jalur memutar, hal tersebut akan memicu kenaikan biaya logistik dan transportasi, yang pada akhirnya akan membebani ekonomi rumah tangga warga Bener Meriah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini, menyatakan bahwa material untuk perkuatan fondasi sudah mulai didistribusikan ke lokasi. Pekerjaan fisik dijadwalkan berlangsung dalam kurun waktu tiga minggu ke depan. Meski demikian, untuk alasan keselamatan, jembatan ini belum diizinkan untuk dilintasi oleh kendaraan dengan tonase besar hingga perbaikan dinyatakan selesai sepenuhnya.
Untuk jangka panjang, BPJN Aceh tengah mematangkan desain pembangunan jembatan permanen baru dengan bentang 300 meter. Proses kajian teknis ditargetkan rampung sepanjang tahun 2026, sehingga pekerjaan konstruksi fisik dapat segera dimulai pada 2027. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.