Pemerintah Tiongkok pada Jumat (3/7) mengeluarkan pernyataan tegas terkait penguatan kerja sama bilateral antara India dan Jepang. Beijing menekankan bahwa kolaborasi strategis antara kedua negara tersebut tidak boleh ditujukan untuk memojokkan atau menargetkan kepentingan Tiongkok di kawasan. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kesepakatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan politisi senior Jepang, Sanae Takaichi, untuk mempererat kemitraan dalam pengelolaan mineral kritis.
Dalam pertemuan yang berlangsung di New Delhi, mineral kritis menjadi agenda utama pembahasan. Komoditas strategis ini memegang peranan krusial dalam berbagai sektor industri modern, mulai dari produksi kendaraan listrik, telepon pintar, hingga komponen berteknologi tinggi seperti mesin jet dan sistem pertahanan rudal. Ketergantungan global yang tinggi terhadap pasokan mineral ini membuat kesepakatan antara India dan Jepang dipandang sebagai langkah krusial dalam mengamankan rantai pasok global.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa setiap kerja sama antarnegara seharusnya berfokus pada pembangunan rasa saling percaya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi internasional tidak boleh menjadi alasan untuk membentuk kelompok eksklusif atau memicu konfrontasi. Tiongkok menilai bahwa langkah-langkah yang bersifat membatasi pihak ketiga dapat merusak stabilitas geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.
Ketegangan antara Tiongkok dan Jepang sendiri telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hubungan kedua negara semakin memanas setelah Sanae Takaichi melontarkan pernyataan mengenai potensi keterlibatan militer Jepang jika terjadi konflik di Taiwan. Sebagai balasan atas dinamika politik tersebut, Tiongkok sempat membatasi akses ekspor tanah jarang (rare earths) ke Jepang, sebuah sektor di mana Tiongkok mendominasi penguasaan penambangan dan pemrosesan global.
Di sisi lain, Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan bahwa kemitraan dengan Jepang bertujuan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok di sektor strategis lainnya, termasuk semikonduktor dan teknologi kuantum. Takaichi sendiri secara terbuka menyoroti tantangan yang dihadapi kedua negara, yaitu praktik ekonomi non-pasar dan upaya pihak tertentu dalam melakukan persenjataan ekonomi atau 'weaponisation of the economy'.
Situasi semakin rumit setelah Kementerian Perdagangan Tiongkok memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam ekspor, dengan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mendukung kapabilitas militer Tokyo. Pemerintah Jepang merespons tindakan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah Tiongkok sangat tidak dapat diterima dan menyesalkan keputusan tersebut, sembari menuntut agar kebijakan pembatasan itu segera dicabut demi menjaga kelancaran perdagangan internasional.