Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Operasi (Koops) Habema telah mengerahkan pasukan khusus untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Langkah tegas ini diambil menyusul insiden penembakan pilot pesawat perintis dan aksi pembakaran unit pesawat di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kepala Penerangan Koops Habema, Letnan Kolonel Wirya Arthadiguna, mengungkapkan bahwa berdasarkan data intelijen yang dihimpun, aksi kekerasan tersebut diduga kuat didalangi oleh kelompok TPNPB pimpinan Elkius Kobak. Pihak TNI saat ini tengah melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian guna memulihkan situasi keamanan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara optimal bagi para pelaku yang terlibat.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat, 3 Juli 2026, Letkol Wirya menegaskan bahwa tim patroli terus bergerak di lapangan untuk memburu pelaku. Selain fokus pada pengejaran, pihak militer juga memastikan bahwa prosedur evakuasi terhadap jenazah pilot, Nicholas F. Goselin, telah diselesaikan dengan baik dan jenazah telah tiba di Timika untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Di sisi lain, juru bicara markas pusat TPNPB, Sebby Sambom, secara terbuka menyatakan tanggung jawab kelompoknya atas penembakan tersebut. Sebby mengklaim bahwa aksi itu dilakukan oleh milisi TPNPB Kodap XVI Yahukimo sebagai bentuk ultimatum kepada maskapai penerbangan di Indonesia agar tidak lagi beroperasi di wilayah tanah Papua.
TPNPB beralasan bahwa kebijakan larangan terbang ini diterapkan karena mereka menuduh maskapai penerbangan sipil di wilayah tersebut sering kali digunakan oleh aparat untuk memobilisasi personel, logistik, serta senjata ke wilayah pedalaman Papua. Kelompok tersebut mengklaim bahwa langkah ini merupakan respons atas operasi militer yang dianggap menyengsarakan masyarakat setempat.
Lebih jauh, Sebby Sambom menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan peringatan mengenai wilayah yang mereka klaim sebagai zona perang. Sejak Desember 2024, TPNPB telah menetapkan sembilan kabupaten di Papua, termasuk Yahukimo, sebagai zona terlarang bagi warga sipil guna menghindari dampak dari konflik bersenjata yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.